Abstraksi
Pasca berlalunya era pengaruh Turki, Dinasti Abbasiah memasuki
babak baru perjalanan kekuasaannya. Pada periode ketiga ini, roda pemerintahan
jatuh ke tangan Bani Buwaihid yang berkuasa pada rentang waktu 334 H/945 M –
447 H/1055 M. Tak lama berselang, Dinasti baru ini segera berkuasa penuh di
Persia. Dengan kekuasaan resmi berada di tangan, segera saja Buwaihid
bersaudara mulai menganeksasi wilayah-wilayah di sekitar kawasan.
Sepanjang pertengahan abad 11 M, pemerintahan Dinasti Buwaihid
mulai melemah. Invasi-invasi militer yang dilakukan oleh Ghaznawiah dan Seljuq
Turki melemahkan jalannya pemerintahan. Jatuhnya kekuasaan Bani Buwaih ke
tangan Seljuk bermula dari perebutan kekuasaan di dalam negeri. Ketika al-Malik
al- Rahim memegang jabatan Amir al-Umara, kekuasaan itu dirampas oleh
panglimanya sendiri, Arselan al-Basasiri. Dengan kekuasaan yang ada di
tangannya, al-Basasiri berbuat sewenang-wenang terhadapal Al-Malikal-Rahim dan
Khalifah al-Qaimdari Bani Abbas; bahkan dia mengundang khalifah Fathimiyah,
(al-Mustanshir, untuk menguasai Baghdad. Hal ini mendorong khalifah meminta
bantuan kepada Tughril Bek dari dinasti Seljuk yang berpangkalan di negeri
Jabal. Pada tanggal 18 Desember 1055 M/447 H pimpinan Seljuk itu memasuki
Baghdad. Al-Malik al-Rahim, Amir al-Umara Bani Buwaih yang terakhir,
dipenjarakan. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Bani Buwaih dan bermulalah
kekuasaan Dinasti Seljuk. Pergantian kekuasaan ini juga menandakan awal periode
keempat khilafah Abbasiyah.
Pasca runtuhnya Dinasti Buwaihid, Bani Seljuq mengambil alih
pemerintahan. Ini sekaligus menandai masuknya episode keempat sejarah Imperium
Abbasiyah. Bani Seljuq memerintah di kawasan Irak selama hampir 2 abad. Elit
penguasa di era Seljuq mayoritas didominasi oleh etnis Turki. Mereka adalah keturunan
suku nomaden yang banyak menempati wilayah Turkistan. Mereka berasal dari klan
Oghuz (Ghuz).
Salah satu penguasa yang paling cemerlang dari dinasti Seljuk
adalah Malik Syah. Pasca penobatannya menjadi Sultan, Malik Syah melakukan
serangan balasan ke kawasan Khawarizm untuk memadamkan pemberontakan Qarakhanid
dan Ghazanwiah. Tak lama keduanya pun takluk kepada kesultanan Seljuq. Malik
Syah memindahkan ibukota pemerintahan dari Ray ke Isfahan, melakukan serbuah ke
Georgia dan melebarkan sayap kekuasaan hingga Laut Hitam. Di bawah kepemimpinan
Malik Syah, Imperium Seljuq terbentang dari tepi pantai Mediterania, wilayah
pegunungan Asia Tengah, terus ke timur mencapai Armenia, Georgia, Mesopotamia,
Qarakhan, Ghazna, Syria, Hijaz, Yaman, dan Aden telah menjadi bagian dari
Imperium Seljuq Raya (Daulah al-Salajiqah al-Kubra).
Kematian Malik Syah (1092) menimbulkan pengaruh
signifikan bagi perkembangan kekuasaan dinasti Seljuq. Pada saat inilah
kekuasaan Bani Seljuq perlahan mundur dan melemah. Konflik intern di kalangan
keluarga penguasa Seljuq mulai mengemuka. Keluarga Seljuq di Syria, Asia Minor
dan Kerman melepaskan diri dari Imperium tatkala terjadi sengketa antar
keluarga kerajaan di Iraq. Pada 1153 pecah revolusi Oghuz.
Para revolusi ini, gerilyawan berhasil menawan Sanjar -raja terakhir Dinasti
Seljuq-, dan membunuh para amir dan gubernur pemerintahan. Setahun setelah
penangkapannya, Sanjar meninggal. Dengan demikian berakhirlah riwayat dinasti
Seljuq Iraq.
Latar Belakang Historis
Sejak pertama kali bangsa Arab melakukan invasi ke Persia,
daerah-daerah dataran tinggi Jilan sebelah selatan Laut Kaspia nyaris menjadi
daerah tak bertuan. Masyarakat Buwaihi yang mendiami wilayah tersebut merupakan
suku Dailami yang berasal dari kabilah Syirdil Awandan. Profesi mereka yang
terkenal adalah sebagai tentara infanteri bayaran.
Medan pegunungan yang terjal dan curam menjadi tantangan berat bagi
khalifah untuk menaklukkan daerah tersebut. Barulah pada abad ke-3 H/ 9 M
Dinasti Abbassiah berhasil menguasai wilayah ini. Namun hal itu tak sepenuhnya
berlaku. Meskipun secara de jure Khilafah Abbasiah adalah penguasa sah
wilayah ini, namun di tataran akar rumput, suara-suara ketidakpuasan terhadap
pemerintah seringkali menggema. Keterpencilan wilayah membuat ideologi Sunni
yang dianut penguasa menjadi sulit masuk. Ditambah lagi dengan kenyataan
mayoritas penduduk di sana merupakan etnis Persia yang secara kultural
mempunyai kedekatan emosional dengan Syiah.
Perkenalan mereka dengan Syiah diawali dengan pengungsian golongan
Aliyyah yang ditindas oleh Bani Abbasiyah pada awal tahun 175 H/ 791 M.
Al-Hasan ibnu Zaid (al-Da’i al-Kabir/w. 270 H/884 M) seorang kalangan Aliyyah menyebarkan
Syiah di wilayah Dailam dan mendirikan sebuah kerjaaan Aliyah yang independen
di Dailam dan Jilan. al-Hasan ibnu Zaid kemudian digantikan oleh saudaranya Abu
Abdullah Muhammad ibnu Zaid (al-Da’i ila al-Haq/w. 287 H/ 900 M).[1]
Karena alasan ini lah Syiah mendapatkan mendapatkan tempat di hati
masyarakat sehingga berkembang menjadi ideologi utama di kalangan masyarakat
Dailam. Kesukaran menemukan akses informasi dari luar, serta kondisi alam yang
ganas membuat mereka memiliki watak keras dan fanatik dengan ajaran Syiah yang
dianutnya.
Sementara itu, paruh kedua abad 3 H/9 M kekhalifahan pusat
Abbassiyah mulai mengalami kemerosotan. Kekuatan poltik dan militer yang
dimilikinya tak lagi mampu membendung benih-benih pemberontakan yang melanda di
daerah-daerah pinggiran kekuasaannya. Sentimen rasial yang merebak di antara
bangsa Arab-Persia semakin runyam ditambah dengan kehadiran bangsa Turki yang
mulai melakukan konsolidasi di pusat pemerintahan.
Tidak seperti pada periode pertama kekuasaannya, ketika itu Dinasti
Abbassiyah benar-benar menjelma menjadi sebuah dinasti yang kuat. kekuasaannya
meliputi wilayah yang terbentang dari samudera Atlantik hingga daerah Khurasan.
Karena dipegang oleh orang-orang kuat, keperkasaan Dinasti Abbasiyah pada
periode ini mampu meredam riak-riak politik sehingga membuat daerah-daerah
taklukakannya tunduk dan loyal terhadap pemerintah pusat di Baghdad. Namun hal
ini tak selamanya langgeng.
Masuk pada periode selanjutnya, kekuasaan Bani Abbassiyah mengalami
kemunduran. Karena dipimpin oleh orang-orang lemah, perlahan namun pasti wibawa
Khalifah terus merosot. Satu persatu daerah taklukkan melepaskan diri dan
menyatakan memerdekakan diri. Daulah Umayyah di Spanyol dan Dinasti Idrisiah di
Maroko merupakan kerajaan-kerajaan yang melepaskan diri dari pemerintahan
Baghdad. Sementara itu gubernur atau penguasa lokal yang ditunjuk untuk
memerintah propinsi-propinsi tertentu di pinggiran semakin mendapatkan pengaruh
yang cukup besar di kalangan rakyat. Akibatnya jelas, pada tataran praktis,
merekalah yang memegang kekuasaan di wilayah bersangkutan. Sementara hubungan
penguasa dengan pemerintah pusat hanya ditandai dengan pembayaran upeti.
Dinasti Aghlabiyah di Tunisia dan Thahiriyyah di Khurasan merupakan contoh
negara-negara yang secara de facto dikuasai oleh penguasa lokal mereka.
Ditengarai, para khalifah Abbasiyah sengaja membiarkan hal ini,
dikarenakan tidak cukup kuat untuk menundukkan propinsi-propinsi jauh tersebut
sehingga loyalitas dan sumpah setia mereka sulit didapatkan. Pemerintah pusat
sudah cukup puas dengan upeti yang dibayarkan daerah sebagai formalitas
pengakuan mereka kepada Khalifah. Selain itu kebijakan para penguasa Bani
Abbasiyah yang cenderung menitikberatkan pembangunan peradaban ketimbang
politik dan ekspansi militer juga turut andil menciptakan ruang gap antara
pemerintahan pusat yang maju dan daerah yang semakin tertinggal. Nah hal itulah
yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin militer dan penguasa lokal untuk
merongrong pemerintahan.
Menurut Watt, seperti yang dikutip Badri Yatim, sebenarnya
keruntuhan kekuasaan Bani Abbas mulai terlihat sejak awal abad kesembilan.
Fenomena ini mungkin bersamaan dengan datangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki
kekuatan militer di propinsi-propinsi tertentu yang membuat mereka benar-benar
independen. Kekuatan militer Abbasiyah waktu itu mulai mengalami kemunduran.
Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah mempekerjakan orang-orang profesional
di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki dengan sistem perbudakan baru
seperti diuraikan di atas. Pengangkatan anggota militer Turki ini, dalam
perkembangan selanjutnya teryata menjadi ancaman besar terhadap kekuasaan
khalifah. Apalagi pada periode pertama pemerintahan dinasti Abbasiyah, sudah
muncul fanatisme kebangsaan berupa gerakan syu'u
arabiyah (kebangsaan/anti Arab). Gerakan inilah yang banyak memberikan
inspirasi terhadap gerakan politik, disamping persoalan-persoalan keagamaan.
Nampaknya, para khalifah tidak sadar akan bahaya politik dari fanatisme
kebangsaan dan aliran keagamaan itu, sehingga meskipun dirasakan dalam hampir
semua segi kehidupan, seperti dalam kesusasteraan dan karya-karya ilmiah,
mereka tidak bersungguh-sungguh menghapuskan fanatisme tersebut, bahkan ada
diantara mereka yang justru melibatkan diri dalam konflik kebangsaan dan keagamaan
itu.[2]
Dengan wilayah yang luas dan roda pemerintahan di pegang oleh
orang-orang lemah dan hobi berfoya-foya maka terjadilah chaos di pusat
pemerintahan. Militer yang digadang-gadang sebagai benteng terakhir pertahanan
khalifah ompong tak bertaji. Akibatnya untuk menutupi kekurangan tersebut
Khalifah Al-Mu’tashim mengangkat tentara bayaran yang berasal dari Turki.
Masuknya suku bangsa Turki di tengah-tengah pusat pemerintahan menambah keras
persaingan antar bangsa yang sebelumnya hanya melibatkan orang-orang Arab dan
Persia.
Keberadaan militer unsur Turki ini awalnya tidak membawa masalah
bagi dinasti Abbasiah. Hal ini disebabkan karena khalifah Al-Mu’tashim dan
khalifah Al-Watsiq, memiliki kemampuan manajerial yang baik. Namun ketika
pemerintahan dikendalikan oleh khalifah yang lemah yakni al-Mutawakkil
terjadilah ”pagar makan tanaman”, kalangan militer unsur Turki ini merebut
kekuasaan dengan cepat. Praktis setelah al-Mutawakkil wafat, khalifah bagaikan
boneka yang tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan merekalah yang memilih dan
menjatuhkan khalifah sesuai dengan keinginan politik mereka. Sepanjang
pemerintahan Abbasiyah selanjutnya, selalu dilakukan usaha-usaha untuk
melepaskan diri dari cengkeraman para perwira Turki, tetapi selalu gagal. Dari
dua belas khalifah pada periode kedua ini, hanya empat orang yang wafat dengan
wajar, selebihnya, kalau bukan dibunuh, mereka diturunkan dari tahta dengan
paksa[3].
Kelahiran
Dinasti Buwaihid
Pasca berlalunya era pengaruh Turki, Dinasti Abbasiah memasuki
babak baru perjalanan kekuasaannya. Pada periode ketiga ini, roda pemerintahan
jatuh ke tangan Bani Buwaihid yang berkuasa pada rentang waktu 334 H/945 M –
447 H/1055 M.
Sejarah pemerintahan Dinasti Buwaihid bermula dari tiga bersaudara,
Ali bin Buya, Hassan dan Ahmad. Mereka adalah putra Abu Syujua, seorang nelayan
sederhana dari Jilan. Untuk mengubah nasib keluarga, Sang Ayah menyuruh mereka
masuk dinas militer karena saat itu menjadi tentara adalah pekerjaan yang
menggiurkan secara finansial. Mulanya mereka bergabung dalam pasukan yang
dikomandoi oleh Makan bin Kali. Karena Makan bin Kali bukanlah panglima cakap,
ketiga bersaudara tersebut memutuskan mengabdi kepada Mardawij ibnu Ziyar
al-Jili pendiri Dinasti Ziyariyah, di Thabaristan dan Jurjan. Karena prestasi
mereka, Mardawij mengangkat ‘Ali menjadi gubernur al- Karaj, sebelah tenggara Hamadan. Sedangkan
kedua saudaranya diberi kedudukan penting lainnya.
Dalam waktu singkat Ali berhasil meraih banyak loyalis dari
kalangan suku Daylam. Hal ini membuat Mardawij curiga akan niat terselubung
Ali. Ia bersiap menyerang Ali. Mengetahui gelagat tak baik, Ali menyiapkan
pasukannya dan mulai bergerak ke selatan dan menguasai Isfahan. Atas bantuan
para sekutunya, Mardawij berhasil memaksa Ali untuk menarik mundur pasukannya. Kemudian
Ali beralih menuju Arrajan di Persia, menguasai kota, dan tak lama kemudian
berhasil menaklukkan Yaqut, Gubernur Daulat Abbasiyah yang memerintah wilayah
tersebut. Setelah itu Ali berhasil menaklukkan daerah-daerah lain dan
menjadikan Syiraz sebagai pusat pemerintahan.
Pada 323 H/935 M Mardawij tewas di tangan tentara Turkinya sendiri.
Kondisi ini membuat Dinasti Ziyarid yang diperintahnya jatuh. Wilayah
teritorial yang menjadi kekuasaannya diambil alih oleh Dinasti Buwaih. Hanya
daerah kawasan Kaspia saja yang selamat dari terjangan mereka. Ekspansi militer
Buwaihid bersaudara semakin merajalela. Hasan berhasil menaklukkan seluruh
Media. Ahmad dan pasukannya menguasai wilayah Kerman (967) dan Kuzestan (967).
Sementara Ali sebagai saudara tertua merebut beberapa daerah di Persia seperti
Ray, Isfahan, Jabal, Oman (967), Jazira (979), Tabaristan (980), dan Gorgan
(981).[4]
Tak lama berselang, Dinasti baru ini segera menjalin hubungan
diplomatik dengan Khalifah Abbasiyah, Al-Radhi billah. Untuk mendapatkan legalisasi
kekuasaannya oleh Khalifah, Ali mengirimkan sejumlah uang ke pemerintah pusat.
Khalifah menjadikan Ali resmi sebagai Gubernur yang berkuasa penuh di Persia.
Dengan kekuasaan resmi berada di tangan, segera saja Buwaihi
bersaudara mulai menganeksasi wilayah-wilayah di kawasan. Mulai dari Irak,
Ahwaz, Wasith jatuh ke tangan mereka. Dari sini mereka berancang-ancang menuju
ke Baghdad yang saat itu sedang dilanda kekisruhan politik akibat perbuatan
jabatan amir al-umara (panglima
tertinggi) antara wazir dan pemimpin militer. Para pemimpin militer
meminta bantuan kepada Ahmad ibnu Buwaihi yang berkedudukan di Ahwaz.
Permintaan itu dikabulkan. Ahmad dan pasukannya tiba di Baghdad pada tanggal 11
Jumadil-Ula 334 H/945 M. Ia disambut baik oleh khalifah dan langsung diangkat
menjadi amir al-umara, penguasa politik negara, dengan gelar Mu’izz
al-Daulah. Saudaranya, Ali, yang memerintah di bagian selatan Persia dengan
pusatnya di Syiraz diberikan gelar Imad al-Daulah dan Hasan yang memerintah di
bagian utara Isfahan dan Ray, dianugerahi gelar Rukn al-Daulah. Sejak itu.
Sebagaimana terhadap para pemimpin militer Turki sebelumnya, para khalifah
tunduk kepada bani Buwaihi.
Saat pemerintahan berada di tangan khalifah al-Radi (934-940)
kendali atas politik dan keamanan secara efektif berada di tangan panglima
tertinggi. Sejarah mencatat bahwa pejabat panglima tertinggi silih berganti.
Pada saat jabatan ini dipangku oleh Ahmad ibnu Buwayh peletakan dasar dan
pembangunan kekuasaannya dilakukan di daerah Ahwaz, Bashrah dan Wasith dan
melakukan persekutuan dengan pihak luar yakni, Baridiyah dan Hamdaniyah.
Kendali pangima tertinggi atas pemerintahan begitu kuat, sehingga pengangkatan
dan pemberhentian khalifah juga berada di tangan mereka.
Masa
Kemunduran
Sepanjang pertengahan abad 11 M, pemerintahan Dinasti Buwaihid
mulai melemah. Invasi-invasi militer yang dilakukan oleh Ghaznawiah dan Seljuq
Turki melemahkan jalannya pemerintahan. Tahun 1055 Tughrul menguasai Baghdad,
pusat pemerintahan Kekhalifahan dan menaklukkan pemerintah terakhir Dinasti
Buwaihid.[5]
Kekuatan politik Bani Buwaih tidak lama bertahan. Setelah generasi
pertama, tiga bersaudara tersebut, kekuasaan menjadi ajang pertikaian diantara
anak-anak mereka. Masing-masing merasa paling berhak atas kekuasaan pusat.
Misalnya, pertikaian antara 'Izz al-Daulah Bakhtiar, putera Mu'izz al-Daulah
dan 'Adhad al-Daulah, putera Imad al-Daulah, dalam perebutan jabatan amir
al-umara. Perebutan kekuasaan di kalangan keturunan Bani Buwaih ini
merupakan salah satu faktor internal yang membawa kemunduran dan kehancuran
pemerintahan mereka. Faktor internal lainnya adalah pertentangan dalam tubuh
militer, antara golongan yang berasal dari Dailam dengan keturunan Turki.
Ketika Amir al-Umara dijabat oleh Mu'izz al-Daulah persoalan itu dapat
diatasi, tetapi manakala jabatan itu diduduki oleh orang-orang yang lemah,
masalah tersebut muncul ke permukaan, mengganggu stabilitas dan menjatuhkan wibawa
pemerintah.
Sejalan dengan makin melemahnya kekuatan politik Bani Buwaih, makin
banyak pula gangguan dari luar yang membawa kepada kemunduran dan kehancuran
dinasti ini. Faktor-faktor eksternal tersebut diantaranya adalah semakin
gencarnya serangan-serangan Bizantium ke dunia Islam, dan semakin banyaknya
dinasti-dinasti kecil yang membebaskan diri dari kekuasaan pusat di Baghdad.
Dinasti-dinasti itu, antara lain dinasti Fathimiyah yang memproklamasikan
dirinya sebagai pemegang jabatan khalifah di Mesir, Ikhsyidiyah di Mesir dan
Syria, Hamdan di Aleppo dan lembah Furat, Ghaznawi di Ghazna dekat kabul, dan
dinasti Seljuk yang berhasil merebut kekuasaan dari tangan Bani Buwaih.
Jatuhnya kekuasaan Bani Buwaih ke tangan Seljuk bermula dari
perebutan kekuasaan di dalam negeri. Ketika al-Malik al- Rahim memegang jabatan
Amir al-Umara, kekuasaan itu dirampas oleh panglimanya sendiri, Arselan
al-Basasiri. Dengan kekuasaan yang ada di tangannya, al-Basasiri berbuat
sewenang-wenang terhadapal Al-Malikal-Rahim dan Khalifah al-Qaimdari Bani
Abbas; bahkan dia mengundang khalifah Fathimiyah, (al-Mustanshir, untuk
menguasai Baghdad. Hal ini mendorong khalifah meminta bantuan kepada Tughril
Bek dari dinasti Seljuk yang berpangkalan di negeri Jabal. Pada tanggal 18 Desember
1055 M/447 H pimpinan Seljuk itu memasuki Baghdad. Al-Malik al-Rahim, Amir
al-Umara Bani Buwaih yang terakhir, dipenjarakan. Dengan demikian berakhirlah
kekuasaan Bani Buwaih dan bermulalah kekuasaan Dinasti Seljuk. Pergantian
kekuasaan ini juga menandakan awal periode keempat khilafah Abbasiyah.[6]
Dinamika Sosial-Politik Era Dinasti Buwaihid
Eksistensi Dinasti Buwaihid dalam panggung sejarah Islam membawa
warna tersendiri. Kemunculan mereka yang diprakarsai oleh 3 bersaudara; Ali (Imad
al-Daulah), Hasan (Rukn al-Daulah) dan Ahmad (Muizz al-Daulah)
menyajikan satu sistem politik unik yang tak lazim. Tidak seperti sistem
kerajaan yang jamak berlaku di massa itu, konsep pemerintahan Dinasti
Buwaihid lebih mirip negara federasi era
kontemporer. Tampuk kekuasaan dibagi kepada beberapa anggota klan Buwaihid. Masing-masing
pemegang tampuk pemerintahan menguasai wilayah berbeda dan kesemuanya
mendapatkan pembagian wilayah yang adil. Kedudukan di antara para amir Buwaihid
adalah setara. Sedangkan kedudukan Khalifah Abbasiyah hanyalah sebagai simbol
negara semata, yang praktis tidak memiliki kewenangan kecuali sebagai otoritas
tertinggi keagamaan bagi Muslim Sunni.
Penguasa satu wilayah disebut Amir, yang berarti gubernur atau
pangeran. Amir-amir tersebut dikepalai oleh seorang senior bergelar amirul
umara atau amir senior (penguasa tertinggi). Meskipun digelari dengan
amirul umara, namun dia tidak memiliki kewenangan untuk menguasai daerah-daerah
lain selain wilayah keamirannya sendiri. Tiap-tiap keamiran menikmati otonomi
luas terhadap wilayahnya.
Pasukan militer, sebagian terdiri dari infanteri Daylamid dan
pasukan kavaleri Turki. Eksistensi kedua bangsa di tubuh militer menimbulkan
konflik internal. Kompetisi tak sehat muncul dan masing-masing berusaha saling
menjatuhkan yang lain. Akibatnya, mereka lebih loyal kepada komandan-komandan
lokal mereka yang memiliki ambisi pribadi terhadap kekayaan dan kekuasaan
ketimbang setia kepada negara.[7]
Nampaknya darah Persia yang mengalir dalam tubuh penguasa Bani
Buwaihid membuatnya tergerak untuk menghidupkan kembali kegemilangan Bangsa
Persia. Dalam kekuasaannya penguasa Bani Buwaihid menggunakan gelar raja-raja
kuno Persia. Salah satu gelar raja Iran kuno yang digunakan kembali oleh
keluarga Buwaihid adalah Shahanshah (raja diraja) yang disematkan pada
Adlud Daulah.
Selain itu mereka juga mengambil nama Muslim yang indah, melakukan
sejumlah upacara untuk mempertunjukkan lambang-lambang kebesaran kerajaan,
seperti mahkota dan singgasana, dan memelihara sifat mistik kerajaan untuk
mengukuhkan pelantikan yang bersifat ketuhanan yang diilhamkan melalui mimpi,
mukjzat dan kenabian. Mereka juga menciptakan urut-urutan nasab yang
menghubungkan mereka dengan raja-raja Persia kuno, dan mengembangkan
karya-karya publik, literatur, seni, sebagai simbol-simbol kebesaran kerajaan.[8]
Sistem pergantian kekuasaan dilakukan dengan cara pewarisan
(hereditary). Pasca menguasai pusat pemerintahan Khilafah di Baghdad, Bani
Buwaihid memindahkan pusat pemerintahan dari Syiraz ke Baghdad. Untuk
membedakan dengan gedung khilafah (Dar al-Khilafah) yang berfungsi
sebagai simbol dan tempat tinggal khalifah, mereka mendirikan gedung
pemerintahan tersendiri di tengah kota dengan nama Dar al-Mamlakah.
Gedung ini difungsikan sebagai tempat amir Buwaihid menjalankan roda
pemerintahan. Walaupun demikian, kendali politik yang sebenarnya masih berada
di Syiraz, tempat Ali bin Buwaihi bertahta.
Kondisi Ekonomi
Perubahan atmosfer politik dan sosial yang ekstensif ini dibarengi
dengan instabilitas ekonomi. Penghujung abad sembilan dan sepanjang paruh
pertama abad sepuluh perekonomian Iraq mengalami kehancuran.
Masa pemerintahan Buwaihid merupakan masa yang suram bagi penduduk
Baghdad. Berbeda 180 derajat dari kemegahannya di masa silam, era ini menandai
kejatuhan Baghdad sebagai kota metropolitan sekaligus ibukota kekhalifahan.
Meskipun benih-benih kegagalan Baghdad sudah tercium sebelum era Buwaihid,
namun bertambah parah tatkala Bani Buwaihid berkuasa.
Lebih dari satu abad, khalifah tidak menyediakan dana irigasi dan
berbagai proyek reklamasi pada sebagian besar wilayah profinsi subur. Beberapa
kanal irigasi di Sungai Tigris hancur total akibat peperangan berkepanjangan.
Sebagian penduduk meninggalkan distrik-distrik di sekitar aliran sungai. Panen pertanian
gagal akibat pemberontakan kaum budak di Iraq selatan. Administrasi perkotaan
kacau balau, akses terhadap fasilitas publik sangat terbatas, ketersediaan
sarana penunjang kehidupan semakin jarang, dan heterogenitas etnis serta
kepadatan penduduk yang tinggi turut menyumbang faktor metamorfosa Iraq dari
kawasan yang dulunya paling makmur menjadi paling miskin[9].
Akibatnya,
permasalahan-permasalahan khas kota-kota besar era kontemporer mulai
bermunculan. Salah satunya dengan suburnya komunitas gang para pemuda yang
dikenal dengan fityan, ayyarun, atau ghazis. Gang ini
beranggotakan laki-laki lajang dari kalangan kelas pekerja yang berpisah dari
keluarga, kesukuan, dan kerap melakukan aktifitas-aktifitas kriminal.[10]
Dinamika Keagamaan
Seperti halnya mayoritas suku Daylam pada masa
itu, penguasa Buwaihid adalah penganut fanatik Syiah Zaidiah. Setelah mengambil
alih kekuasaan di Iran dan Iraq mereka cenderung identik dengan Shiah Itsna
Asyariah. Kentara ada faktor politis yang berperan dalam keputusan mereka
berpindah madzhab. Faktanya, keluaraga Buwaihid bukanlah keturunan langsung
dari Imam-imam suci Syi’ah. Hal ini dipandang sebagai suatu kekurangan, karena
dalam teologi Syiah Zaidiah, seorang pemimpin negara haruslah dari anak cucu
Sayyidina Ali, Imam Syiah yang pertama. Untuk mendapatkan legitimasi teologis
atas kekuasaan mereka, keluarga Buwaihid merapat ke Syiah Itsna Asyariah.
Doktrin Syiah Itsna Asyariah yang mengimani hilangnya Imam ke-12 mereka dan
sebagai ganti, kepemimpinan boleh diserahkan pada siapa saja yang mampu untuk
memikulnya. Dengan adanya doktrin tersebut maka keabsahan pemerintahan Bani
Buwaihid mendapatkan supremasi teologis
dari Doktrin Agama dan Ulama.
Pada masa pemerintahan Bani Buwaihid sering
sekali terjadi kerusuhan sektarian. Di Baghdad, tempat roda pusat pemerintahan
berada didominasi oleh kalangan sunni. Demikian pula Dinasti Abbasiyah adalah
pemeluk sunni taat. Di samping itu madzhab Syiah yang mereka anut juga
mendapatkan tantangan dari dinasti-dinasti tetangganya. Di sebelah selatan Laut
Kaspia, dekat perbatasan utara teritorial pemerintahan Buwaihid, Dinasti
Ziyarid yang sunni selalu mengancam kekuasaan mereka. Sementara di timur laut,
tepatnya di Khurasan Dinasti Samanid, lalu Ghaznawid dengan ideologi sunni
mereka juga turut mengintai supremasi syiah Dinasti Buwaihid. Hal ini yang
melatarbelakangi kebijakan amir-amir Buwaihid untuk merangkul kalangan Kristen
untuk menduduki jabatan-jabatan penting pemerintahan, ketimbang Muslim dari
sekte lain.
Dinamika Ilmu Pengetahuan
Bani Buwaihid memiliki andil cukup besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
Di era kekuasaannya banyak menelurkan cendekiawan-cendekiawan jenius di
berbagai bidang. Astronomi, Tafsir, Filsafat, Kedokteran, Seni, Sejarah,
Arsitektur dan Syiir merupakan beberapa disiplin keilmuan yang berkembang saat
itu.
para penguasa Bani Buwaih mencurahkan perhatian secara langsung dan
sungguh-sungguh terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kesusasteraan. Pada
masa Bani Buwaih ini banyak bermunculan ilmuwan besar, di antaranya al-Farabi
(w. 950 M), Ibn Sina (980-1037 M), al-Farghani, Abdurrahman al-Shufi (w. 986
M), Ibn Maskawaih (w. 1030 M), Abu al-'Ala al-Ma'arri (973-1057 M), dan kelompok
Ikhwan al-Shafa. Jasa Bani Buwaih juga terlihat dalam pembangunan kanal-kanal,
masjid-masjid, beberapa rumah sakit, dan sejumlah bangunan umum lainnya.
Kemajuan tersebut diimbangi dengan laju perkembangan ekonomi, pertanian,
perdagangan, dan industri, terutama permadani.[11]
Dalam lapangan ilmu pengetahuan hal penting yang terjadi pada masa
ini adalah pendirian Dâr al-‘Ilm oleh Wazir Sabur pada tahun 383 H/993 M
di Karkh yang berfungsi sebagai pusat belajar. Di Dâr al-‘Ilm disediakan
katalog dan terdapat 10.400 koleksi buku, ratusan koleksi al-Qur’an,
autograph beberapa ilmuwan. Di era wazir Fakhr al-Muluk Abu Ghalib muncul
sastrawan Mihyar ibnu Marwaih al-Daylami. Dalam bidang matematika dikenal
Muhammad ibnu al-Hasan al-Karakhi yang menyusun kitab aljabar al-Fakhri
(dipersembahakan untuk menghormati Fakhr al-Muluk Abu Ghalib) dan karya
aritmetikanya al-Kafi. Dalam bidang sejarah dikenal Hilal al-Şabi dan Ibnu
Miskawaih dengan karya monumentalnya Tajarib al-‘Umam. Dalam bidang astrologi dan astonomi dikenal ilmuwan-ilmuwan
seperti Syarif ibnu al-A’lam yang telah menciptakan beberapa tabel astronomi
yang telah digunakan selama tiga ratus tahun. Abu al-Qasim Ubaid Allah yang
juga menulis beberapa buku tentang astronomi dan astrologi. Dalam bidang
matematika dikenal Abu al-Qasim al-Anţaki. Karyanya antara lain adalah menulis
uraian Euclid dan buku-buku aritmatika termasuk metode-metode perhitungan
aritmatika.
Imperium Turki Seljuq
Masa Kelahiran
Pasca runtuhnya Dinasti Buwaihid, Bani Seljuq mengambil alih
pemerintahan. Ini sekaligus menandai masuknya episode keempat sejarah Imperium
Abbasiyah. Bani Seljuq memerintah di kawasan Irak selama hampir 2 abad. Elit
penguasa di era Seljuq mayoritas didominasi oleh etnis Turki. Mereka adalah keturunan
suku nomaden yang banyak menempati wilayah Turkistan. Mereka berasal dari klan
Oghuz (Ghuz). Mulanya mereka terbagi
menjadi suku-suku kecil yang kemudian dipersatukan dalam Tokuz-Oghuz, sebuah konfederasi
yang terdiri dari gabungan 9 suku yang dikepalai Seljuq bin Duqaq. Pada sekitar
abad 3-4 H mereka pergi ke arah Transoxiana dan Khurasan. Di sebuah wilayah
muslim, Kzyl Orda (Khwarezm, dekat kota Jend) mereka menyatakan diri masuk
Islam dengan mazhab Sunni.
Sebagai nenek moyang bangsa Turki, Seljuq mempunyai 4 putra,
Mikail, Israil, Musa, dan Yunus. Ini mengindikasikan bahwa ada pengaruh
Judaisme Khazar atau Kristen Nestorian pada dirinya, meskipun menurut banyak
sumber mayoritas bangsa Turki ketika itu memeluk Shamanisme. Seljuq sendiri memulai karirnya sebagai komandan
tentara Khazar di bawah pimpinan Bequ, raja daerah Turkoman yang wilayahnya
meliputi laut Arab dan Laut Kaspia. Mulanya Seljuq bersekutu dengan Dinasti
Samaniyah yang melakukan perlawanan kepada Qarakhanid. Setelah kejatuhan
Samaniyah oleh Qarakhanid dan kemudian oleh Ghaznawiyah, Seljuq mendeklarasikan
independensi wilayah-wilayah yang dikuasainya.
Pasca mangkatnya Seljuq, kepemimpinan dilanjutkan oleh
anak-anaknya, Israil dan kemudian Mikail. Namun kedua pemimpin tersebut tidak
mampu berbuat banyak karena keburu tertangkap oleh penguasa Ghaznawiyah. Di
bawah pimpinan anak Mikail, Tughrul dan Chagri, dinasti Seljuq berhasil merebut
Naisapur (1037), Balkh, Jurjan, Tabaristan, Ray, Isfahan, serta mengalahkan
Mahmud Ghazna pada pertempuran Dandanagan, 23 Mei 1040.[12]
Dengan kemenangan ini, Bani Seljuq resmi menjadi penguasa wilayah Khurasan
menggantikan Dinasti Ghaznawiyah. Setelah kemenangan di Khurasan, penguasa
Seljuq meluaskan pengaruhnya ke Transoxiana dan Iran.
Pada 1055 Thugrul berhasil mengalahkan Imperium Buwaihid dan memasuki
Baghdad. Khalifah Abbasiyah, yang saat itu memang tinggal nama mengakui
kekuasaan Bani Seljuq dan memberi Thugrul gelar Sultan[13].
Setelah penaklukkan Baghdad, gerakan orang-orang Turki ini sukses menganeksasi
Armenia, Azerbaijan, dan Anatolia Bizantium, yang pada pertempuran Manzikart tahun 1071
berhasil mengalahkan Bizantium, dan menangkap sang kaisar. Selain itu mereka
juga memasuki Iraq dan mesopotamia sampai Laut Tengah.
Sampai tahun
kematiannya pada 1063, Thugril menguasai sebuah imperium yang terbentang sampai
Iran Barat dan Mesopotamia. Saudaranya, Chaghri memerintah Khurasan.
Sepeninggal keduanya, Seljuq diperintah oleh Alp Arselan (455-465 H/ 1063-1072)
dan Malik Syah (465-485 H/ 1072-1092). Di bawah keduanya, Imperium Seljuq meliputi
Iran, Mesopotamia, Syria dan Palestina. Pada 1071 Alp Arselan sukses
mengalahkan kaisar Bizantium, Romanus IV Diogenes. Kemenangan ini sekaligus
membuka peluang bagi gerakan penturkian (Turkification) di Asia Minor.[14]
Gerakan ini dimulai dengan pengangkatan Sulaiman bin Qutlumish sebagai
gubernur. Pada 1077 Alp Arselan memberikan otonomi khusus kepada kesultanan
Seljuq Rum yang beribukota Iconim. Ia sendiri tidak ingin terlibat langsung
dengan urusan intern pemerintahan dan hanya menuntut untuk loyal kepada
pemerintah pusat Seljuq di Iraq. Dengan ini kesultanan Seljuq Rum resmi menjadi
negara semi-independen.
Kesultanan Seljuq
di Asia Minor terbagi menjadi banyak konfederasi kecil. Saltuqis di timur laut
Anatolia, Mengujeqs di Anatolia timur, Artuqis di Anatolia tenggara,
Danishmendis di Anatolia tengah, Chaka Begh di Izmir (Smyrna) serta Rum Seljuq
di Anataolia barat yang dipimin oleh Beghlik Sulaiman Shah. Pada 1081 Sulaiman
berhasil menguasai Nicea dan menebarkan ancaman keapada penguasa Kostantinopel
saat itu.
Setelah
penaklukkan Anatolia, pecah perang antara Imperium Seljuq dan gubernur
Khawarizm dan Qarakhanid. Alp Arselan berhasil mengepung mereka dan hampir
menyudahi perang di Fort Barzam dengan kemenangan sebelum dibunuh oleh Yusuf
Kharezmi.[15]
Alp Arselan
terbunuh, dan Malik Syah diangkat sebagai suksesornya. Resmi menjadi Sultan,
Malik Syah melakukan serangan balasan ke kawasan Khawarizm untuk memadamkan
pemberontakan Qarakhanid dan Ghazanwiah. Tak lama keduanya pun takluk kepada
kesultanan Seljuq. Malik Syah memindahkan ibukota pemerintahan dari Ray ke
Isfahan, melakukan serbuah ke Georgia dan melebarkan sayap kekuasaan hingga
Laut Hitam. Di bawah kepemimpinan Malik Syah, Imperium Seljuq terbentang dari
tepi pantai Mediterania, wilayah pegunungan Asia Tengah, terus ke timur mencapai
Armenia, Georgia, Mesopotamia, Qarakhan, Ghazna, Syria, Hijaz, Yaman, dan Aden
telah menjadi bagian dari Imperium Seljuq Raya (Daulah al-Salajiqah al-Kubra).
Imperium yang luas
tersebut dibagi menjadi lima bagian:
1.Seljuk Besar
yang menguasai Khurasan,
Rayy, Jabal, Irak, Persia, dan Ahwaz. Ia merupakan induk
dari yang lain. Jumlah Syekh yang memerintah seluruhnya delapan orang.
2.Seljuk Kirman
berada di bawah kekuasaan keluarga Qawurt Bek
ibn Dawud ibn Mikail ibn Seljuk. Jumlah syekh yang memerintah dua
belas orang.
3.Seljuk Iraq dan Kurdistan, pemimpin
pertamanya adalah Mughirs al-Din Mahmud.
Seljuk ini secara berturut-turut diperintah oleh sembilan syekh.
4.Seljuk Syria,
diperintah oleh keluarga Tutush ibn
Alp Arselan ibn Daud ibn Mikail ibn Seljuk, jumlah syekh yang
memerintah lima orang.
5.Seljuk Rum,
diperintah oleh keluarga Qutlumish ibn
Israil ibn Seljuk dengan jumlah syeikh yang memerintah seluruhnya 17
orang[16]
Masa Kemunduran
Setelah Malik Syah
mangkat (1092), Dinasti Seljuq berturut-turut diperintah oleh Mahmud (1092–1094), Barkiyaruq (1094–1105), Malik-Shah II (1105), Muhammad I (1105–1118), Ahmad Sanjar (1118–1153).
Kematian Malik
Syah menimbulkan pengaruh signifikan bagi perkembangan kekuasaan dinasti
Seljuq. Pada saat inilah kekuasaan Bani Seljuq perlahan mundur dan melemah.
Konflik intern di kalangan keluarga penguasa Seljuq mulai mengemuka. Keluarga
Seljuq di Syria, Asia Minor dan Kerman melepaskan diri dari Imperium tatkala terjadi
sengketa antar keluarga kerajaan di Iraq. Putera Malik Syah, Mahmud I diangkat
menjadi sultan ketika berumur 5 tahun. Tapi tak lama kemudian ia disingkirkan
oleh saudaranya sendiri, Berkiyaruq (1092). Sepanjang pemerintahan Berkiyaruq
terjadilah Perang Salib. Dinasti Seljuq kehilangan Palestina oleh Bani
Fatimiyah (di kemudian hari bani Fatimiyah juga kalah oleh pasukan Perang
Salib). Instabilitas politik di pusat pemerintahan dimanfaatkan dengan baik
oleh kelompok Assassin untuk mengacaukan keamanan negara. Berkiyaruq
meninggal pada 1105 dan digantikan oleh Malik-Shah II (1105), Muhammad Tapar (1105–1118) dan Sanjar (1118–1153).
Sepanjang
pemerintahannya, Sanjar berupaya untuk menstabilisasi kondisi politik dan
keamanan negara. Masa pemerintahannya disibukkan untuk memadamkan revolusi yang
digelar kalangan Qarakhanid di Transoxiana, Gurid di Afghanistan, dan Qarluk di
Kyrghizistan. Ketika sibuk berperang melawan para pemberontak, datanglah invasi
kaum nomadik Kara-Khitai di timur Qarakhanid dan berhasil meluluhlantakkan
salah satu benteng penting Seljuq. Sanjar akhirnya takluk oleh Kara-Khitai
dalam peperangan Qatwan pada 1141 dan kehilangan seluruh propinsi di timur
hingga Sungai Sayhun (Jaxartes). Pada 1153 pecah revolusi Oghuz. Para revolusi
kali ini, gerilyawan berhasil menawan Sanjar, dan membunuh para amir dan
gubernur pemerintahan. Setahun setelah penangkapannya, Sanjar meninggal. Dengan
demikian berakhirlah riwayat dinasti Seljuq Iraq.
Sementara itu penguasa-penguasa Turki yang ada di Anatolia
dan Asia Minor masih dapat bertahan. Seljuq Rum sendiri akhirnya jatuh ke
tangan bangsa Mongol dalam pertempuran Kosedagh (1243). Akhir abad 13, Imperium
Seljuq Raya resmi dinyatakan runtuh. Emir-emir lokal Turki, lalu menyingkir ke
wilayah pegunungan dan melakukan konsolidasi kekuatan. Beberapa masa kemudian
salah seorang keturunan mereka, Ustman berhasil membangkitkan kembali kejayaan
bangsa Turki dengan mendirikan Dinasti Turki Ustmani[17].
Setting Sosial Imperium Seljuq Raya
Pada pemerintahan Bani Seljuq, posisi dan kedudukan khalifah
Abbasiyah lebih baik. Dalam bidang agama, otoritas khilafah dikembalikan
setelah beberapa lama dirampas orang-orang Syiah. Pengakuan dari daerah-daerah
muslim lain -khususnya para penganut Sunni- terhadap Khalifah juga berdatangan.[18]
Bahkan mereka mulai ikut merasakan tanggung jawab bersama untuk mempertahankan
keamanan dan keutuhan komunitas Muslim, khususnya terhadap ancaman kalangan
Syiah dan imperium Bizantium. Demikianlah, Dinasti Seljuq telah menyatukan
kembali sebagian besar peninggalan imperium Abbasiyah, mengobarkan kembali
impian kesatuan Muslim dan imperium universal[19].
Ketika berkuasa, Thugrul Bek memindahkan ibukota dari Baghdad ke
Ray. Kesultanan, yang didukung oleh orang-orang Persia bermaksud menciptakan sebuah sentralisasi
pemerintahan dan sebuah kesultanan imperial Timur Tengah raya. Namun kapasitas
organisasional dan institusional yang mendukung sebuah imperium besar belum tersedia
saat itu. Perekonomian Iraq belum siap mendukung sentralisasi pemerintahan,
administrasi biokratik sedang kacau balau. Pemerintahan Seljuq sendiri meskipun
menyatukan banyak wilayah di bawah otoritas tunggal Sultan, belum memiliki
gagasan baku berkenaan dengan legitimasi suksesi kepemimpinan. Karena berasal
dari suku nomaden, hak berkuasa dianggap melekat pada keluarga berpengaruh
secara keseluruhan. Sang penguasa berhak membagi-bagikan kekuasaannya kepada
keluarga besarnya. Lebih-lebih, tradisi kesukuan masih menghargai institusi atabeg
dimana seorang pemerintah lokal (gubernur) harus mengangkat seorang anak
kecil dari keluarga penguasa sebagai sultan kecil dan memerintah atas namanya.
Inilah awal dari kemerdekaan sejumlah keluarga Seljuq. Akhirnya,
kelompok-kelompok kesukuan diberi sejumlah daerah kekuasaan yang independen.
Seluruh aspek nomadik ini nyaris bertentangan dengan kesatuan imperial di bawah
otoritas tunggal seorang Sultan.[20]
Pada periode
kekuasaannya, penguasa Seljuq mengembalikan jabatan perdana menteri (wazir/
vizier) yang sempat dihapus pada masa Buwaihid. Sosok perdana menteri yang
paling berpengaruh pada dinasti Seljuq adalah Nidzam al-Muluk. Ketika Sultan
Alp Arselan dan Malik Syah sibuk memperluas wilayahnya hingga perbatasan Mesir,
Nidzam al-Muluk melakukan inovasi dengan memprakarsai berdirinya Universitas
Nidzamiah (1065) dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad.[21]
Hampir di setiap kota di Iraq dan Khurasan didirikan cabang Nidzamiah.
Sebagaimana dikutip dari Philip K. Hitti, Universitas Nidzamiah inilah yang
menjadi model bagi segala perguruan tinggi di kemudian hari.[22]
Untuk membentengi teologi
Sunni dari serangan sekte Ismailiah, aliran-aliran filsafat, dan
tariqat-tariqat sunni yang dianggap sesat, penguasa Seljuq mensposori program
pemerintah dengan mendirikan madrasa
(masjid-universitas) di seantero negeri[23].
Di madrasa ini dipelajari sejumlah disiplin ilmu agama Islam, utamanya Fiqh, di
samping juga diajarkan mata kuliah ilmu-ilmu sains dan humaniora.[24]
Dengan dukungan
massif dari pemerintah Bani Seljuq, maka tak heran pada masa kekuasaannya
banyak melahirkan ilmuwan dalam berbagi disiplin keilmuan. Diantaranya adalah
al-Zamakhsyari dalam bidang tafsir, bahasa dan teologi; al-Qusyairi dalam
bidang tafsir, Farid al-Din al-Attar dan Umar Khayam dalam bidang sastra, dan
cendekiawan muslim terbesar, hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali dalam
bidang Fiqh, Ushul Fiqh, Teologi , Logika, Filsafat, dan Tasawwuf.[25]
Eksistensi dinasti
Seljuk dalam panggung sejarah Islam membawa banyak pengaruh signifikan terutama
bagi komunitas Sunni. Mereka membawa konsep kesatuan umma bagi seluruh
umat muslim-sunni, dan mengakhiri dominasi rezim Buwaihid yang Syiah[26].
Mereka juga berhasil menaklukkan Asia Minor dan menguasai kekaisaran Kristen Bizantium
di benua Asia. Suatu prestasi yang tak pernah diraih masyarakat Muslim
sebelumnya.
Namun di sisi
lain, pemerintah Bani Seljuq tidak berdaya menghadapi persaingan kekuatan
dengan Dinasti Fatimiyah Mesir yang anti Khilafah. Konsep pemerintahan yang
mereka terapkan tidak terstruktur rapi dan sangat primitif. Akibatnya dengan
memperlakukan kesultanan layaknya properti pribadi, perebutan kekuasaan
diantara keluarga Sultan tak terhindarkan.
Hingga kematian
Malik Shah pada 1092, dalam batas-batas tertentu kesatuan kesultanan Bani
Seljuq masih terpelihara. Tapi di bawah kendali Sultan ke empat, Barkiyaruq
(1095-1111) imperium Seljuq terjadi disintegrasi dan terbelah menjadi beberapa
wilayah otonom di bawah kendali seorang pangeran. Pergantian kekuasaan terus
menerus dan dalam tenggang waktu singkat membuat situasi politik dan keamanan
negara tidak stabil. Instabilitas pemerintahan tersebut dimanfaatkan dengan
baik oleh lawan-lawan politiknya untuk melemahkan kesultanan. Setiap propinsi
berusaha melepaskan diri dari pusat. Beberapa dinasti kecil mulai memerdekakan
diri seperti dinasti Syahat Khawarizm, Ghuz, dan Al-Ghuriyah.
Disintegrasi
politik tersebut semakin diperparah oleh polemik praktek iqta’. Situasi
ekonomi yang lemah memaksa pemerintah mengurangi pemakaian kas negara untuk
anggaran militer. Sebagai ganti gaji prajurit militer negara menukar pembayaran
gaji mereka dengan sebidang tanah di wilayah taklukkan. Karena dianggap sebagai
hak milik pribadi, keluarga pemilik tanah iqta’ tersebut lama kelamaan
semakin memperluas tanah miliknya sehingga mendorong berdirinya
kekuasaan-kekuasaan lokal yang tak patuh pada pusat.[27]
Daftar Pustaka
J.J. Sanders, A History of Medieval Islam, London dan New
York: Routledge, 1996.
Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II,
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
Ensiklopaedia Iranica
Ira M Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, terj. Ghufron A.
Mas’adi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2000.
(ed) Laura S, Islamic History, New York: Rosen Educational
Service, 2010.
Seljuq 2011. Encyclopædia Britannica Online. Diakses
pada 30 November, 2011, dari http://www.britannica.com/EBchecked/topic/533602/Seljuq
Bernard Lewis, Islam in History, Chicago dan La Salle,
Illionis: Open Court Publishing, 1993,
Hudhori Bek, Tarikh al-Umam al-Islamiyah, Kairo: al-Maktabah
al-Tijariah al-Kubro, 1970.
