Abstraksi
Pasca Perang Dunia II ekonomi
dunia ambruk. Negara-negara Eropa tidak
memiliki kapasitas untuk membangun kembali perekonomiannya. Di saat itulah
Amerika Serikat menawarkan program bantuan untuk proses recovery ekonomi Eropa. Program yang terkenal dengan sebutan
Marshall Plan tersebut diberikan kepada 16 negara Eropa Barat. Hasilnya,
ekonomi Eropa mencetak pertumbuhan luar biasa. Sejumlah pihak menyebutnya
keajaiban. Akan tetapi keberhasilan Marshall Plan tak luput dari kritik. Oleh
kritikusnya, Marshall Plan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebangkitan
Eropa. Justru negara Eropa sendirilah yang sebenarnya mendorong kebangkitan
mereka. Marshall Plan hanya kedok bagi Amerika untuk memasarkan produknya di
Eropa. Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa Marshall Plan, bersama sejumlah
faktor pendukung lainnya turut serta
berkontribusi memicu pertumbuhan ekonomi Eropa, walaupun tidak seperti klaim
pendukungnya yang percaya bahwa Marshall Plan adalah keajaiban.
Kekacauan Ekonomi Dunia
Pasca PD II
Berakhirnya Perang Dunia II ditandai dengan
kolapsnya ekonomi dunia. Perang Dunia II telah mengeksploitasi banyak tenaga
kerja, modal, dan biaya perang sehingga ketika perang berakhir keadaan
perekonomian sangat berantakan. Di Inggris persediaan makanan sangat menipis
sementara permintaan semakin meningkat. Di Jerman lebih parah lagi. Di negara
yang mengalami kekalahan pada perang tersebut masyarakatnya banyak menderita
kelaparan karena kelangkaan bahan pangan. Ditambah dengan musim dingin
mematikan pada tahun 1946-1947 menyebabkan kematian banyak warga Jerman.
Selain
kelangkaan bahan pangan, kerusakan paling krusial adalah terputusnya
infrastruktur transportasi seperti jalan raya, rel kereta api, pelabuhan dan
jembatan. Infrastruktur tersebut hancur lebur karena menjadi target utama
serangan pasukan udara selama perang berlangsung. Kerusakan jalur transportasi
tersebut menyebabkan banyak kota dan desa terisolasi dari dunia luar. Akibatnya,
roda perekonomian berhenti berputar dan rakyat semakin menderita.
Usainya
PD II menghasilkan dua negara superpower yang muncul sebagai pemenang perang.
Kedua negara adidaya tersebut sama-sama berusaha menjadi single leader yang memimpin dunia. Ambisi dari kedua kekuatan
tersebut kemudian memicu perang dingin diantara Amerika Serikat (AS) dan Uni
Soviet (US). Kedua Negara yang pada awalnya bersekutu untuk mengakhiri perang
dunia II ternyata memiliki perbedaan kepentingan dan politik, dimana AS adalah negara demokratis, sedangkan US berlandaskan
komunisme.
Pada
masa perang dingin diantara kedua negara adi daya tersebut, AS menjalankan
misinya untuk menciptakan perdamaian dunia dengan berusaha untuk menciptakan
negara-negara demokrasi. Sedangkan US terus melakukan pendekatan dengan
negara-negara Eropa Timur dan membentuk blok komunis. Hasilnya, Eropa pada saat
itu seolah terbagi menjadi dua bagian, yakni Eropa Timur dengan dominasi
negara-negara komunis dan Eropa Barat dengan negara-negara demokratisnya.
Lahirnya
dua kekuatan adidaya setelah perang dunia dengan sendirinya telah menyebabkan
sistem ekonomi dunia terbelah menjadi dua. Sistem ekonomi dunia setelah Perang
Dunia II terdiri atas sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.
Sistem ekonomi kapitalis cenderung dipimpin oleh Amerika Serikat. Sistem
ekonomi sosialis cenderung berkiblat dan didominasi oleh Uni Soviet.
Hancurnya
perekonomian dunia menyebabkan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara
adidaya tampil memberikan bantuan ekonomi. Namun, kedua negara adidaya itu
tidak sekadar memberi bantuan ekonomi. Dibalik pemberian bantuan ekonomi
tersebut, kedua negara adidaya juga berupaya memperluas pengaruh ideologinya.
Marshall Plan
Sesaat
setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman mengeluarkan
doktrin Truman. Doktrin Truman yang dikeluarkan tahun 1947 berisi Amerika
Serikat harus membantu rakyat merdeka yang ditindas oleh pihak militer atau
pihak asing. Militer dan pihak asing yang disebut Truman jelas mengacu pada Uni
Soviet. Penerapan Doktrin Truman sendiri ada pada Marshall Plan, yaitu bantuan
yang diusulkan oleh George Marshall, menteri luar negeri pada masa Truman,
kepada negara-negara yang membutuhkan, terutama negara-negara sekutu AS di
Eropa yang berlandasakan demokrasi. Oleh karena itu, konsep ini dikenal dengan
Marshall Plan. Jadi, Marshall Plan adalah
suatu program unilateral berencana yang dilakukan untuk membantu dan
membangun kembali ekonomi Negara lain, khususnya Eropa barat pada saat itu.
George Marshall dalam pidatonya di Universitas Harvard mengatakan bahwa
“Kebijakan kami ditujukan bukan untuk melawan negara atau doktrin tertentu,
tetapi untuk melawan kelaparan, kemiskinan, keputusasaan dan huru-hara” (Cowen,
1985).
Negara-negara
Eropa Barat yang menerima bantuan ekonomi melalui Marshall Plan harus bersedia
bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi secara
maksimal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan volume perdagangan.
Program yang dibawahi oleh Paul Hoffman ini berlangsung antara April 1948 dan
Desember 1951. Untuk koordinasinya dibentuk Committee
of European Economic Cooperation yang diketuai Inggris.
Total
dari program yang dicetuskan pada tanggal 5 Juli 1946 tersebut adalah sebanyak
US$17 miliar bagi enam belas negara dalam periode empat tahun. AS memberikan
sejumlah makanan, bahan bakar, pupuk, alat-alat pertanian dan pertambangan, dan
bahan-bahan mentah ke sejumlah negara di Eropa. Program bantuan tersebut
berbentuk 70 % grant dan 30% loan yang dibayarkan ke World Bank tergantung kemampuan negara
penerima. Alokasi dari pemberian dana tersebut digunakan untuk meningkatkan
kemampuan industri dan pertanian, menstabilkan nilai tukar mata uang,
menurunkan hambatan yang menghalangi perdagangan antar negara, membendung
pengaruh komunis, dan menyebarkan pengaruh AS ke seluruh penjuru sekaligus
membentuk aliansi sebanyak-banyaknya.
Tujuan
dari Marshall Plan sendiri adalah membantu negara-negara Eropa untuk
merekonstruksi negaranya yang hancur karena Perang Dunia II, dan juga untuk
membendung pengaruh Komunis. Hal itu dilakukan karena Komunis biasanya muncul
dari keadaan miskin dan tidak stabil. Marshall Plan pertama diberikan kepada
Yunani dan Turki sebanyak US$400 juta, karena terjadi pemberontakan yang diduga
dilakukan oleh kaum Komunis. Setelah itu, Amerika Serikat juga berusaha agar
Jerman tidak jatuh pada Uni Soviet, karena menurut Amerika Serikat bila Jerman
jatuh maka akan menjadi awal jatuhnya Eropa pada Komunis. Saat itu Berlin,
ibukota Jerman, dibagi empat, dengan dua kekuatan besar Amerika Serikat
menguasai Berlin barat dan Uni Soviet menguasai Berlin timur.
Adapun
Presiden Harry S. Trauman (yang menggantikan Roosevelt), dalam pidato
pelantikannya (1949), mencetuskan Point Four Program, yaitu:
1. AS akan mendukung PBB dan berperan dalam
pengambilan keputusan
2. AS akan melanjutkan program perbaikan
ekonomi dunia
3. AS akan melindungi kemerdekaan dan kedamaian penduduk seluruh dunia dari agresi
4. AS akan mencanangkan program
moderenisasi dan ivestasi capital.
Konsep
dunia ketiga versi Mashall Plan dalam Point Four Program, yakni bahwa lebih
dari setengah manusia di dunia hidup dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Mereka
tidak cukup makan dan terjangkit berbagai penyakit. Kehidupan ekonomi mereja
primitf fan stagnan. Kemiskinan menjadi ancaman bagi dirinya dan kesejahteraan
wilayahnya.
Pada
dasarnya, hal yang melandasi terbentuknya Marshall Plan (dan juga Point Four
Program) adalah membantu perekonomian
Eropa dan “menyelamatkan” Eropa dari komunisme). Namun, secara garis besar dan global, tujuan dari Marshall plan adalah untuk
mengurangi penderitaan melalui penanaman modal yang ditunjang dengan memasukkan
persediaan barat yang melimpah dalam bidang pertanian, perdagangan, industri,
dan kesehatan.
Negara-negara
Eropa Barat dengan memperoleh bantuan ekonomi melalu Marshall Plan secara
bertahap berhasil menata kembali keadaan perekonomiannya. Bahkan, masyarakat
Eropa Barat akhirnya dapat membentuk suatu badan kerja sama ekonomi yang
disebut European Economic Community (EEC) pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma,
Italia.
Di
dalam pertemuan di Roma digariskan tujuan pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa,
antara lain:
a.
meningkatkan perekonomian negara anggota melalui kerja sama yang harmonis;
b.
memperluas bidang perdagangan;
c.
liberalisasi dalam perdagangan;
d.
menjaga keseimbangan perdagangan di antara negara anggota;
e.
menghapus semua rintangan yang menghambat laju perdagangan antaranggota;
f.
memperluas kerja sama perdagangan dengan negara lain.
Pada
awalnya Masyarakat Ekonomi Eropa beranggotakan negara Jerman Barat, Prancis,
Italia, Belgia, Belanda, dan Luksemburg. Namun, pada konferensi EEC di Brusel,
Belgia pada tanggal 22 Januari 1962 keanggotaannya bertambah dengan masuknya
Inggris, Irlandia, Denmark, dan Norwegia.
Amerika
Serikat juga berusaha memperluas paham ideologinya ke wilayah lainnya.
Misalnya, Amerika Serikat juga berusaha mendekati negara Yunani dan Turki agar
bersedia bergabung dalam ideologi liberalisme kapitalisme. Negara Turki dan
Yunani setelah berakhirnya Perang Dunia II mengalami kehancuran bangunan dan
keadaan ekonomi yang parah luar biasa. Kebetulan dana yang besar itu dimiliki
oleh Amerika Serikat yang cepat tanggap menghadapi situasi seperti itu.
Melihat
aksi Amerika Serikat, Uni Soviet sebagai kekuatan adidaya lainnya mencoba
memberi perhatian kepada negara-negara sekutunya di wilayah Eropa Timur dalam
bentuk bantuan ekonomi. Bantuan ekonomi yang maksudkan untuk membendung meluasnya
pengaruh liberalisme yang digagas oleh Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Molotov.
Oleh karena itu, paket bantuan ekonomi dari negara Uni Soviet untuk
negara-negara Eropa Timur disebut Molotov Plan. Dengan bantuan ekonomi
tersebut, negara-negara di Eropa Timur berusaha menata kembali keadaan
ekonominya. Pada perkembangan selanjutnya, negara-negara di Eropa Timur
membentuk lembaga kerja sama ekonomi yang disebut Commintern Economi (Comicon).
Klaim Keberhasilan
Marshall Plan
Dampak
dari Marshall Plan terhadap proses recovery
ekonomi Eropa sangat besar. Tahun-tahun 1948-1952 melihat masa tercepat
pertumbuhan dalam sejarah Eropa. Marshall Plan mengubah situasi ekonomi di
Eropa sebagai hasil dari liberalisasi kebijakan perdagangan di benua tersebut.
Hal ini menciptakan situasi di mana perdagangan dapat dilakukan secara bebas
dan ini akhirnya meningkatkan ekonomi
mereka. Kemiskinan dan kelaparan di tahun-tahun sesudah Perang Dunia II
hilang. Standar hidup masyarakat
meningkat dramatis. Situasi ekonomi di Eropa Barat mencatat pertumbuhan
signifikan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Marshall
Plan juga berperan dalam proses rekonstruksi Jerman. Sepanjang tahun 1947-1948
ekonomi Jerman merangkak naik. Keberhasilan Jerman menumbuhkan ekonomi mereka
dianggap sebuah keajaiban, mengingat kekalahan Perang Dunia II menghancurkan
seluruh sektor ekonomi negara itu. Di Yunani, misi Amerika untuk bantuan ke
Yunani memberikan sekitar USD 5 miliar bantuan darurat. Dana tersebut digunakan
untuk merepatriasi 670.000 pengungsi, membentuk sistem pemilihan nasional baru,
membersihkan dan membangun kembali Corinth Canal; membangun infrastrukrutur
transportasi baru di seluruh kota, memberantas malaria, dan menghidupkan
kembali sistem pertanian. Marshall Plan
dimulai sebagai sebuah program darurat, tetapi kemudian memberikan kontribusi
berkelanjutan pada sektor pertanian dan keuangan. Marshall Plan berhasil
meletakkan dasar untuk keajaiban ekonomi Yunani tahun 1950-an (Machado, 2007).
Kebijakan
recovery ekonomi tersebut sukses
memberi stabilitas atmosfer politik di Eropa Barat. GNP negara-negara Eropa
Barat meningkat 32 %, produksi sektor pertanian naik 11 % daripada sebelum
perang, hasil industri melampaui hasil tahun 1938 dengan surplus 40 %. Sementara
Marshall Plan telah mencanangkan inisiatif pemulihan ekonomi yang penting dalam
mendorong perubahan-perubahan ekonomi makro jangka panjang. Kebijakan Marshall
Plan ini, tidak hanya menguntungkan negara recipient, tetapi Amerika selaku
donor juga mencetak pertumbuhan ekonomi cukup signifikan (Kunz, 1997).
Selain
itu, efek politik dari Marshall Plan mungkin sama pentingnya dengan ekonomi.
Bantuan Marshall Plan memungkinkan bangsa-bangsa di Eropa Barat yang mulai
bangkit ekonominya untuk menikmati stabilitas politik. Dengan stabilitas
tersebut, pengaruh komunis di Eropa Barat sangat berkurang, dan seluruh wilayah
partai-partai komunis memudar popularitasnya di tahun-tahun setelah Marshall
Plan. Sebaliknya bagi negara-negara Eropa Timur, keberhasilan Marshall Plan ini
berarti memukul pertumbuhan ekonomi
negara-negara Blok Komunis (Kindleberger, 1968).
Marshall
Plan juga memainkan peran penting dalam proses integrasi Eropa. Marshall Plan
membantu pembentukan institusi regional
dengan menghapuskan larangan-larangan perdagangan di tingkat regional. Langkah
tersebut kemudian menstimulasi pola hubungan perdagangan diantara negara-negara
Eropa Barat. Marshall Plan membuka kesadaran baru negara-negara Eropa; membantu
mereka menolak mindset nasionalisme
dan otoritarianisme, mempromosikan interdependensi antar negara di kawasan,
membantu koordinasi kebijakan ekonomi bersama, membuktikan betapa absurdnya
konflik dagang dan finansial diantara negara-negara tetangga. sejarahwan Tony Judt,
mengatakan “(pertumbuhan) dollar kurang penting bila dibandingkan (pertumbuhan)
efek psikologis” (Geremek, 2008).
Harry
Truman selaku Presiden AS memberikan apresiasi besar kepada George C. Marshall
atas ide yang ia cetuskan, “Kredit sedalam-dalamnya atas kontribusi brilian Mr.
Marshal dalam memformulasikan langkah-langkah mencetuskan program bantuan AS”
(Bryan, 1991).
Kritik terhadap
Marshall Plan
Sebagian
kalangan menganggap bahwa motif utama pemberian bantuan dalam Marshall Plan
murni bersifat altruistik, seperti pernyataan terkenal Winston Churchil ‘It is the most unselfish act in History’. Namun
demikian klaim kesuksesan dan ‘ketulusan’ AS dalam memberikan bantuan mendapat
oposisi dari banyak kalangan. Alan Milward, ekonom dan sejarahwan Inggris
memunculkan kritik terkait urgensi dan efektifitas Marshall Plan. Dalam buku The Reconstructon of Western Europe dia
menyatakan bahwa European Recovery
Program (ERP) yang merupakan bagian dari Marshall Plan hanya memainkan
sedikit peran dalam kebangkitan Eropa (Milward,1984). Menurut Milward, bangsa
Eropa sendiri lah yang berperan dalam kebangkitan mereka.
Pendapat
Milward tersebut disokong oleh sejarawan ekonomi Jerman Werner Abelshauser yang
menegaskan bahwa krisis ekonomi Jerman, terutama di musim dingin 1946-1947 pada
dasarnya adalah krisis sistem transportasi, produksi dan kapasitas
institusional. Setelah krisis ini telah diatasi, pemulihan Jerman Barat telah dimulai
sebelum kedatangan dana ERP, sehingga bantuan asing sebenarnya tidak diperlukan
untuk memulai program pemulihan (Abelshauser, 1989 dalam Berghahn, 2008).
Tyler
Cowen, seorang ekonom, mengatakan bahwa negara-negara yang menerima bantuan
yang paling banyak dari Marshall Plan seperti Britania, Swedia, Yunani memiliki
tingkat pertumbuhan lebih lambat sepanjang periode 1947-1955. Sementara bangsa-bangsa
yang menerima lebih sedikit seperti Austria justru mencatat pertumbuhan paling tinggi. Cowen
menemukan bahwa pemulihan ekonomi Perancis, Italia, dan Belgia, dimulai sebelum
Marshall Plan. Belgia menggantungkan diri pada kebijakan ekonomi pasar bebas
setelah liberalisasi tahun 1944, dan mencetak pemulihan tercepat. Belgia
memulai kebijakan fiskal deflasi untuk memperbaiki ekspansi moneter Nazi pada
masa perang. Selain itu mereka juga memiliki kebijakan impor liberal dan kebijakan
fiskal konservatif. Belgia membuat regulasi minimalisasi kontrol harga pangan
dan rumah. Belgia juga tidak memiliki pengalaman kekurangan stok makanan
seperti yang terjadi di negara-negara lain di Eropa (Cowen, 1985).
Terkait motif humanitarian yang
melandasi pemberian bantuan AS disebut oleh Cowen sebagai mitos. Faktanya AS
selalu mempunyai kepentingan tertentu dalam memberikan bantuannya. Cowen
memberikan contoh, Perusahaan Tembakau Virginia mempunyai pengaruh terhadap
sejumlah keputusan yang diambil ECA. Ketika misalnya Eropa membutuhkan
alat-alat pertanian, ECA hanya mengirimkan sejumlah $ 40 juta dollar, dan malah
mengirimkan tembakau senilai $ 111 juta dollar. Perusahaan minyak AS juga
diuntungkan oleh Marshall Plan. Pemerintah AS mendorong untuk mengurangi
penggunaan batu bara sebagai sumber energi dan mendorong upaya impor minyak
dari AS. Sebagai hasilnya, komoditi minyak ini kemudian menyumbang 11 % dari
keseluruhan bantuan AS ke Eropa (Cowen, 1985).
Selain
itu, kritik juga datang dari musuh ideologi AS, Uni Soviet. Pemerintah Kremlin
menyatakan proklamasi doktrin ini berarti bahwa pemerintah Amerika Serikat
telah bergerak ke arah penolakan langsung prinsip-prinsip kerjasama
internasional, serta berupaya memaksakan kehendaknya pada negara-negara
merdeka. Sementara pada saat yang sama Washington menggunakan sumber daya
ekonomi yang didistribusikan sebagai bantuan ke negara-negara yang membutuhkan
sebagai instrumen tekanan politik. Ini jelas bertentangan tajam dengan prinsip
yang diungkapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 11 Desember 1946, yang
menyatakan bahwa pasokan bantuan ke negara lain "harus ... dalam kondisi
apapun tidak digunakan sebagai senjata politik" (Vyshinsky, 1947)
Menimbang Marshall Plan
Marshall Plan sering dianggap sebagai contoh bagaimana bantuan ekonomi besar dapat menghasilkan kemakmuran. Namun, beberapa kalangan menilai bahwa rekonstruksi pasca-perang di Eropa adalah masalah yang mudah. Dalam kasus Eropa, meskipun sudah hancur akibat perang, masih ada infrastruktur fisik yang signifikan disertai dengan ketrampilan teknis penduduknya.
Kesuksesan
kebangkitan Ekonomi Eropa memang mengundang decak kagum. Namun seberapa besar
peran bantuan Marshall Plan dalam pemulihan ekonomi Eropa masih diperdebatkan.
Marshall Plan tidak bisa mengklaim semua seluruh tersebut murni atas
inisiatifnya. Kesuksesan Marshall Plan disebabkan karena pertemuan bantuan
finansial dan modernisasi AS dengan sistem ekonomi Eropa.
Namun
yang harus dicatat adalah Marshall Plan memberikan dukungan urgen yang
memungkinkan kondisi-kondisi yang mempercepat pemulihan Eropa. Bisa dibilang
kehadiran Marshall Plan tidak secara otomatis memacu pertumbuhan ekonomi makro,
namun ia berhasil menstimulasi impor barang penting, mengurangi kemacetan
produksi mendorong tingkat pembentukan modal yang lebih tinggi, dan membantu
menekan inflasi. Semua efek ini mengakibatkan keuntungan produktivitas,
perbaikan dalam perdagangan, daqn kemakmuran sosial dan perdamaian yang paling
bertahan lama di masa Eropa modern.
Cowen
(1985) mengatakan bahwa pengaruh Marshall Plan terhadap proses recovery Eropa sangatlah sedikit.
Problem utama Eropa ketika itu bukanlah “dollar-shortage” seperti yang selama
ini dikira. Kebijakan ekonomi yang buruk adalah akar permasalahan utama dari
krisis Eropa. Pemberlakuan kembali kebijakan liberal, stabilitas fiskal dan
moneter, kepercayaan terhadap sektor bisnis, keinginan bersama untuk
melaksanakan program pembangunan kembali pasca perang serta integrasi ekonomi
kawasan, itu semua merupakan faktor-faktor terpenting dibalik kebangkitan
ekonomi Eropa.
Kehadiran
Marshall Plan ibarat meminyaki gear mesin yang sudah aus. Sesaat setelah
diminyaki mesin otomatis bisa langsung berputar. Orang-orang Eropa bukannya
orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika krisis. Di Eropa Barat
selama berabad-abad sudah dikenal aturan hukum, demokrasi, dan hak milik
pribadi. Orang-orang Eropa telah berpengalaman melakukan perdagangan antar
benua, sehingga memudahkan pembangunan kapasitas institusi pendukung. Mereka
tahu bagaimana caranya menghadapi situasi kritis. Mereka juga tahu arti
pentingnya demokrasi dan pasar bebas, sehingga pemerintah AS tidak perlu
susah-susah mengajari mereka dan berkampanye tentang arti pentingnya Marshall
Plan. Yang kurang dari Eropa saat itu hanyalah modal, kekuatan untuk merangsang
pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan kehadiran Marshall Plan dapat langsung
memicu geliat roda ekonomi.
Jadi bisa dikatakan bahwa Eropa
Barat adalah negara-negara yang telah memiliki struktur ekonomi dan politik
yang mumpuni. Negara Eropa sendiri ketika itu sudah memiliki rencana pemulihan
ekonomi sendiri. Sejumlah negara malahan sudah mencatat grafik pertumbuhan
ekonomi meningkat sebelum kedatangan Marshall Plan. Akan tetapi tetap saja hal
itu tak lantas menyepelekan peran Marshall Plan. Porsi terbesar pada Marshall
Plan yang ada pada agenda politiknya. Agenda ini berpusat pada keinginan AS
mengembangkan kerjasama ekonomi yang lebih besar di benua ini. Kerjasama
tersebut tidak dalam kerangka hubungan bilateral dua negara saja. Akan tetapi
kerjasama ini meliputi sejumlah besar negara di Eropa. Dampaknya, negara Eropa
melepas atribut nasionalisme sempit dan mulai menjalankan tipe kerjasama antar
beberapa negara sekaligus. Marshall Plan membangun kesadaran bersama untuk
bersiap-siap menghadapi ancaman bersama, khususnya bahaya komunisme ketika itu.
Kesadaran tersebut dipupuk dengan membangun keinginan, tujuan, dan
langkah-langkah strategis di antara negara Eropa dan AS, seperti membangun
iklim demokrasi dan perdagangan bebas di antara mereka.
Tidak dapat dipungkiri bahwa
kerjasama antar negara sekawasan seperti yang diprakekkan Marshall Plan telah
mendorong mereka membentuk the Organisation for European Economic Co-operation
(OEEC). Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal persatuan negara-negara Eropa
dalam wadah Uni Eropa seperti yang kita lihat sekarang.
Kesimpulan
Marshall Plan sering dipahami
sebagai satu-satunya faktor yang berpengaruh cukup signifikan dalam memacu
pertumbuhan ekonomi Eropa yang porak poranda pasca Perang Dunia II. Pemahaman
tersebut mendapatkan momentum dengan masifnya propaganda yang mengelu-elukan
Marshall Plan tanpa kritisisme sama sekali. Sejumlah orang bahkan secara
hiperbolik menganggap Marshall Plan adalah sebuah keajaiban dan contoh besar
bagaimana motif kepedulian sosial dijadikan landasan utama kebijakan suatu
negara.
Memang
benar, di satu sisi Marshall Plan turut menyumbang andil bagi pertumbuhan
ekonomi Eropa. Akan tetapi adalah sebuah kesalahan menganggap Marshall Plan
satu-satunya faktor krusial. Jika memang demikian, maka fenomena negara-negara
yang menerima jumlah bantuan dana besar justru menikmati pertumbuhan ekonomi
lebih lambat dari negara yang menerima sedikit dana menjadi tidak dapat
dijelaskan. Marshall Plan harus ditempatkan pada posisinya yang tepat, yaitu
‘hanya’ sebagai salah satu faktor yang mendorong kebangkitan Ekonomi Eropa.
Sedangkan faktor menentukan lain cukup variatif, seperti kebijakan ekonomi yang
sehat, perdagangan, ketersediaan sumber daya, dan sebagainya.
Juga,
keberhasilan Marshall Plan tidak dapat dilepaskan dari keunikan situasi Eropa
pada saat itu. Kenyataan bahwa bangsa Eropa adalah bangsa yang telah akrab
dengan demokrasi, pasar bebas, struktur ekonomi kapitalis, industrialisasi, serta
kapasitas masyarakat mereka merupakan faktor determinan yang sangat menentukan
proses implementasi Marshall Plan. Itulah mengapa pada kasus-kasus lain
-khususnya di negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin-
pemberian dana bantuan tidak dapat mendongkrak tingkat perekonomian suatu
negara. Sehingga dengan demikian, kurang tepat kiranya apabila dianggap
Marshall Plan adalah sebuah keajaiban dan contoh sukses bagaimana bantuan luar
negeri bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Lebih
tepat jika disebut Marshall Plan beroperasi seperti oli yang melumasi mesin
yang sudah aus. Jadi Marshall Plan tidak bergerak dari nol. Marshall Plan hanya
bersifat stimulan bagi kapasitas institusional yang telah tersedia di Eropa. Akhirnya, Marshall Plan dapat kita
jadikan salah satu studi kasus bagaimana fenomena pengucuran dana bantuan luar
negeri dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu sehingga menghasilkan
pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Referensi
Kindleberger,
Charles, P. 1968. “the Marshall Plan and the Cold War”, International Journal, Vol. 23, No.3, pp.369-382
Kunz, Diane B.
1997. “the Marshall Plan Reconsidered: a Complex of Motives”, Foreign Affairs, Vol.76 No.3, pp.162-170
Hertz, Noreena.
2004. “It’s Politics, Stupid”, dalam the
Debt Threat, New York: Harper Collins Publisher Inc., pp.23-39
Bryan, Ferald J.
1991. “George C. Marshall at Harvard: a Study of the Origin and Construction of
the Marshall Plan Speech”, Presidential
Studies Quarterly, Vol. 21, No. 3, pp. 21-38
Machado, Barry
2007, In Search of a Usable Past: The
Marshall Plan and Postwar Reconstruction Today, George C. Marshall
Foundation, Lexington, VA. Pp. 51-63
Milward, Alan S.
1984, The Reconstruction of Western Europe,
1945-1951, Methuen, London.
Berghahn, Volker
R. 2008, The Marshall Plan and the Recasting of Europe’s Postwar,
Industrial
Systems, dalam The Marshall Plan Lessons
Learned for the 21st Century, OECD, pp. 29-43
Geremek,
Bronislaw. 2008, The Marshall Plan and European Integration, dalam The Marshall Plan Lessons Learned for the
21st Century, OECD, pp. 43-51
Vyshinsky, Andrei.
1947. A Soviet Criticism of the Truman
Doctrine and Marshall Plan September 18, 1947 dalam http://slantchev.ucsd.edu/courses/nss/documents/vyshinsky-criticism-of-truman-doctrine.html
Cowen, Tyler.
1985, U.S. Aid to the Developing World; A Free Market Agenda, The Heritage
Foundation, Massachusets Aveneu, Washington, D.C. pp.61-74
