Pendahuluan
Secara
konseptual, Brown dan Korten (1991) membedakan wilayah operasi tiga sektor yang
ada dalam masyarakat; pemerintah, komersial, dan NGO. Sektor komersial memiliki
ketergantungan pada transaksi modal di pasar. Modal yang dimiliki oleh
seseorang ditukar dengan barang yang dibutuhkan melalui aktifitas perdagangan.
Orientasi utama dari aktifitas pada sektor ini adalah profitabilitas, bagaimana
mendapatkan keuntungan besar dari transaksi yang dilakukannya. Sedangkan sektor
pemerintah bergerak dalam public services
melalui pertimbangan-pertimbangan politik dan harus melalui prosedur biokrasi
yang rumit.
Sementara
sektor ketiga diperankan oleh NGO (non-government
organization). NGO sendiri dicirikan sebagai organisasi independen yang
bergerak di luar area pasar dan otoritas negara. Target operasional yang dituju
oleh NGO adalah masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Dari segi
motivasi, NGO merupakan organisasi nirlaba yang tidak menjadikan profitabilitas
sebagai tujuan utama mereka. Sektor NGO bergerak berdasarkan nilai-nilai sosial
yang menjadi pegangan dalam aktifitas operasi mereka. Singkatnya, NGO dapat
dikenali sebagai organisasi yang bergerak di sektor public services yang tidak dilandasi oleh semangat profit oriented. Untuk mendukung
operasional kegiatan, NGO bekerja sama dengan lembaga donor untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Pada tahap operasional, NGO mengajukan rancangan program
pelayanan masyarakat, untuk kemudian mencari donor yang bersedia mendukung
program yang mereka canangkan.
Keberadaan
NGO lantaran sejumlah alasan. Menurut Weisbirod (1988), faktor utama
berkembangnya voluntary sector disebabkan
oleh kegagalan negara dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai bagi
warganya. Pelayanan negara tidak terdistribusikan merata hingga menyentuh
lapisan akar rumput masyarakat. Dampak dari ketidakmampuan pemerintah dalam
memenuhi permintaan tersebut dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Merekalah
yang menjadi korban utama kemandulan pemerintah. Cela inilah yang ingin
dimasuki oleh NGO. Permasalahan sosial yang tidak mampu ditangani pemerintah
mendorong sekelompok anggota masyarakat untuk berinisiatif secara mandiri
menggantikan peran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sosial. Mereka
mengabdikan diri memobilisasi massa menyediakan pelayanan publik, mendirikan
sekolah, panti asuhan, mengadakan pelatihan keterampilan, menyelenggarakan
program pemberantasan buta huruf, dan sebagainya.
Sebagai
organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pelayanan publik, NGO menggantungkan
diri pada funding donor untuk
membiayai operasionalnya. Keberadaan donor menjadi sentra gravitasi yang
menyokong keberlangsungan hidup NGO. Masalah kemudian timbul apabila lembaga
donor tidak mau lagi mengucurkan dana sumbangannya kepada organisasi. Jika hal
itu terjadi, maka bisa dipastikan eksistensi NGO yang bergantung pada lembaga
donor bisa kolaps dan gulung tikar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tak
sedikit kemudian NGO yang berbelok arah kemudian beralih orientasi menjadi profit-oriented. Organisasi hibrida
semacam ini disebut PSCs (Public Services
Contractors).
Istilah
PSC pertama kali dimunculkan oleh David Korten (1990) untuk merujuk pada NGO
yang berubah orientasi dari organisasi sosial murni menjadi lebih berorientasi
laba. Tak banyak yang berbeda antara NGO dan PSCs. Kedua organisasi tersebut
sama-sama bergerak lantaran kegagalan pemerintah dan pasar. Keduanya juga
menjadikan pelayanan publik sebagai inti utama program mereka. Perbedaan utama
dari kedua organisasi tersebut terletak pada motif yang menggerakkan aktifitas
mereka. Jika NGO bergerak atas dorongan sosial semata, maka PSCs menjadikan
profitabilitas pada urutan pertama prioritas mereka. PSCs menjadikan aktifitas
pelayanan publik yang mereka lakukan untuk mencari keuntungan dari lembaga
donor.
Tidak
seperti NGO yang konsisten menjaga misi sosial mereka, PSCs bergerak didasari
atas pertimbangan-pertimbangan pasar. Seperti diutarakan oleh Brown dan Korten
(1991:62), bahwa value-driven NGO mendorongnya
untuk tetap mempertahankan misi sosial utama mereka, baru kemudian mencari
lembaga donor untuk mengimplementasikannya. Sementara market-driven PSCs mendorongnya untuk melihat peluang pasar yang
dibutuhkan publik kemudian membuat rancangan program yang dipresentasikan pada lembaga donor. Jadi NGO membuat
program yang konsisten sesuai dengan misi utama mereka, sedangkan PSCs membuat
program dengan pertimbangan peluang pasar.
Menurut
Korten (1990), terdapat banyak sekali tekanan yang membuat sektor sukarelawan
beralih menjadi profit-oriented.
Pertama adalah seperti yang dikemukakan diatas, tidak adanya jaminan kepastian
bahwa donor akan selalu mengucurkan dana kepada organisasi. Apabila hal ini
tidak diantisipasi sedini mungkin, maka organisasi tersebut akan bangkrut. Kedua
adalah kesulitan dalam mempertahankan nilai-nilai ideal yang mereka usung
dengan implementasi di lapangan. Ketiga adalah tugas untuk memberikan pekerjaan
kepada para staf yang membantu pelaksanaan program. Keempat, adanya kepercayaan
bahwa dengan terikat kontrak dengan lembaga donor akan semakin meningkatkan
konsentrasi untuk mengerjakan program yang menjadi prioritas utama. Kelima,
tekanan dari lembaga donor untuk memastikan kesuksesan program yang telah
dirancang. Untuk mengatasi tekanan tersebut, maka tidak ada jalan lain kecuali merekrut
orang-orang profesional yang ahli di bidangnya. Para profesional tadi
diharapkan mampu memainkan peranannya mensukseskan program yang telah didanai
lembaga donor.
Nampaknya,
trend alih jalur yang ditempuh NGO bakal semakin banyak di masa mendatang. Hal
ini lantaran, urai Korten (1990: 103) akan ada banyak permintaan lembaga donor
untuk meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas dari NGO dalam menyediakan
pelayanan publik agar sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan.
Rumusan Masalah
Pada
bagian selanjutnya akan dikemukakan studi kasus untuk memperjelas konsep
perbedaan dan persamaan antara NGO dan PSCs seperti yang diterangkan diatas. Studi
kasus tersebut nantinya juga akan menjelaskan sejauh mana peranan INGO sebagai agent of aid ? Dan apakah peran yang
dibawakan INGO tersebut mampu digantikan oleh PSCs?
Kasus
yang diangkat adalah The Asia Foundation sebagai representasi dari NGO dan
Chemonics sebagai contoh dari PSCs.
The
Asia Foundation as INGO
Sepintas-kilas The Asia
Foundation
The
Asia Foundation adalah sebuah organisasi nirlaba, non-government yang berkomitmen untuk pengembangan perdamaian, kemakmuran,
keadilan dan transparansi di Asia-Pasifik. Status sebagai organisasi privat,
nirlaba, dan non-governmental dalam pasal
501(c)(3) undang-undang the Internal Revenue Code.
The
Asia Foundation mendukung sepenuhnya inisiatif Asia untuk meningkatkan tata
kelola dan hukum, pembangunan ekonomi, pemberdayaan perempuan, pemeliharaan lingkungan,
dan kerjasama regional. Berpengalaman selama hampir 60 tahun di Asia, The Asia
Foundation bekerja sama dengan mitra swasta dan publik untuk mendukung
pengembangan kepemimpinan dan kelembagaan, serta melakukan pertukaran dan riset
kebijakan.
Untuk
mendukung programnya, The Asia Foundation bermitra dengan banyak lembaga donor,
meliputi institusi multinasional, organisasi pemerintahan, filantropi, dan
individual. Diantara organisasi donor penyandang dana bantuan The Asia
Foundation adalah: AAT Sri Lanka, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Bleedfest
Film Festival, Ceylon Biscuits Ltd., Chevron Corporation, Consulate General of
the People’s Republic of China, LG Electronics, Inc., The Henry Luce Foundation,
Mas Capital (Pvt) Ltd., The McConnell Foundation, Shirin Pandju Merali
Foundation, dan masih banyak lagi lainnya.
The
Asia Foundation memiliki 17 kantor di seluruh Asia, sebuah kantor di
Washington, DC, dan berpusat di San Francisco. The Asia Foundation
berkorespondensi dengan isu-isu di tingkat bilateral dan regional. Salah satu
program hasil inisiatif The Asia Foundation adalah program The Asia Foundation Remembers 2004 Tsunami.
The Asia Foundation
Remembers 2004 Tsunami Programs
Program ini adalah kelanjutan dari
program pembangunan kembali Aceh pasca tsunami 2004 yang dilakukan The Asia
Foundation sesaat setelah bencana tsunami meluluh-lantakkan Aceh, dan
menewaskan ratusan ribu manusia. Berpengalaman selama lima puluh tahun lebih di
kawasan, sejak dulu The Asia Foundation telah memfokuskan diri pada program pemulihan
jangka panjang dan rekonstruksi institusional, ekonomi dan mata pencaharian. Pada
saat tsunami Aceh, The Asia Foundation bekerjasama dengan mitra lokal di Indonesia,
untuk membantu membangun komunitas korban yang selamat sedikit demi sedikit.
Tidak
hanya terbatas pada program pemulihan pasca tsunami, program-program yang
diinisiasi The Asia Foundation saat itu memfokuskan diri pada rekonstruksi
jangka panjang masyarakat Aceh. Pada hari-hari setelah krisis, The Asia
Foundation membantu Radio 68 H mengembalikan layanan berita untuk pengungsi di
kamp-kamp pengungsian. Jaringan ini dapat dengan cepat memberikan informasi
penting, seperti status kualitas air, yang mencegah ibu-ibu menyusui bayi
mereka dengan air yang telah terkontaminasi. Pada tahun 2007, The Asia Foundation
mendukung program keuangan mikro yang menciptakan peluang ekonomi baru untuk
2,740 perempuan di 52 desa di Aceh untuk mendirikan atau memperluas bisnis
kecil.
Untuk
menarik dukungan lebih luas, The Asia Foundation juga menyelanggarakan
pertemuan tingkat tinggi dengan para pemimpin pemerintahan, organisasi privat
sukarelawan, dan perusahaan-perusahaan Amerika mendorong mereka untuk
berpartisipasi aktif mengkoordinir bantuan kemanusiaan untuk rekonstruksi Aceh.
Sejak
Januari 2006, The Asia Foundation telah mendukung berbagai proyek ekonomi,
hukum, pendidikan, dan pemberdayaan politik untuk meningkatkan status perempuan
di Aceh, Indonesia. Banyak dari program-program ini difokuskan untuk
memberantas perdagangan manusia dan sebagai dukungan pengembangan perempuan. Berkolaborasi
dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil Aceh, The Asia Foundation melaksanakan
program mereka dengan cara-cara yang peka budaya.
Hasil
dari program-program tersebut meliputi: (1) Pembukaan Aceh’s Women Crisis Centre untuk pertama kalinya dengan komposisi
staf yang terlatih dan diikuti oleh dukungan masyarakat luas. (2) Legislator perempuan
Aceh mulai bekerja bersama-sama ke arah penciptaan kaukus wanita Aceh. (3) Sebanyak
2,287 perempuan di 49 desatelah bergabung dengan program kredit mikro dan sebanyak
1.246 anggota telah menjadi penerima dana. (4) Lebih dari 1.200 orang menerima pelayanan
bantuan hukum.
Program-program
tersebut membantu dalam mengembangkan jaringan masyarakat sipil yang kuat pada
saat yang kritis di Aceh, setelah puluhan tahun dilanda konflik dan baru pulih
dari bencana dahsyat Tsunami. Beberapa program diatas hanyalah sedikit contoh hasil
kerja The Asia Foundation pada saat post-tsunami, yang sukses berkat kemitraan
yang dibuat dengan Bank Dunia, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia,
USAID, sejumlah individu dan mitra organisasi Give2Asia.
Chemonics
as a PSCs
Selayang-pandang
Chemonics
Chemonics adalah
organisasi yang didirikan pada tahun 1975. Chemonics merupakan organisasi
profit yang bergerak di bidang public
services. Seperti perusahaan, kepemilikan Chemonics ada di tangan para pemegang saham. Sejak tahun
2006, pemegang saham mayoritas ada di tangan Eijk Van Otterlo. Sebagai
organisasi yang bergerak di bidang pelayanan publik, Chemonics memiliki misi
untuk membantu orang hidup lebih sehat, lebih produktif, lebih mandiri, dan untuk
membantu para klien, mitra, dan penerima manfaat menghadapi tantangan sulit,
dari ketidakstabilan politik, minimnya akses kesehatan, dan kurangnya
infrastruktur pasar. Chemonics juga telah membantu mereka mengatasi
tantangan-tantangan dengan bekerja sama untuk menemukan dan menerapkan
proyek-proyek inovatif dalam mencapai tujuan pembangunan.
Selama 37 tahun kiprahnya, Chemonics
berusaha untuk memberikan keunggulan dan nilai, dengan menetapkan standar
kinerja tertinggi dan berkualitas terbaik. Chemonics percaya bahwa dengan
statusnya sebagai perusahaan profesional, mereka dapat memperkuat misi
pembangunan dan mempromosikan perubahan yang berarti di seluruh dunia dengan
lebih efektif dan efisien. Chemonics juga memiliki komitmen pada nilai-nilai
kepedulian, keunggulan, inovasi, integritas, dan kesempatan untuk melaksanakan
program yang efisien dan efektif dalam membangun masa depan yang lebih baik
bagi para pengguna jasa mereka.
Berpengalaman
di lebih dari 150 negara, Chemonics melaksanakan proyek-proyek sukses yang
menggabungkan pengalaman regional dan kekuatan teknis. Untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada para costumer, Chemonics
telah terorganisir dengan tingkat kesolidan tim yang tinggi di tiap-tiap
regional Afrika, Asia, Eropa dan Eurasia, Amerika Latin dan Karibia, dan Timur
Tengah.
Chemonics
memberikan layanan teknis dan asistensi pada bidang; pembangunan pertanian,
manajemen konflik dan bencana, demokratisasi dan pemerintahan, pendidikan, energi,
layanan lingkungan, jasa keuangan, gender, kesehatan, solusi manajemen untuk
pembangunan, dan pembangunan sektor swasta. Tim teknikal tersebut bertugas
mendokumentasikan, mengukur, menerapkan inovasi-inovasi terbaru, membangun
konsep manajerial dan komunikasi terbaik. Untuk mendukung misi pembangunan,
Chemonics sering berkolaborasi dengan organisasi nirlaba internasional dan
institusi pendidikan untuk mencapai tujuan sosial, lingkungan, dan ekonomi dari
proyek-proyek yang telah dikerjakan.
Salah satu contoh dari program kerja
yang dilakukan oleh Chemonics adalah program Rebuilding Communities in Indonesia, yang dirancang untuk membangun
kembali masyarakat Aceh yang terkena dampak Tsunami tahun 2004.
Rebuilding Communities
in Indonesia Program
Untuk
mengatasi dampak tsunami hebat dan gempa bumi yang melanda Aceh, proyek
pemulihan bantuan teknis Aceh membantu membangun kembali masyarakat dan
pemerintah serta peningkatan kapasitas untuk mengantisipasi bencana di masa
depan. USAID, seperti lembaga bantuan pemerintah lain di seluruh dunia,
melangkah masuk untuk membantu membangun kembali daerah yang terkena dampak
bencana setelah tsunami dan gempa bumi yang menghancurkan kehidupan ratusan
ribu orang di Asia Tenggara. Proyek pemulihan bantuan teknis Aceh menjadi
komponen penting dari dukungan ini dan dilaksanakan oleh Chemonics. Beroperasi
dari Mei 2005 hingga Mei 2008, proyek ini dirancang untuk memberikan bantuan
teknis untuk membantu membangun kembali masyarakat Aceh dan pulau Nias.
Menanggapi kebutuhan pemerintah Indonesia, proyek ini menyediakan bantuan untuk
memperkuat demokratisasi dan mendukung proses perdamaian di Aceh serta bekerja
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan counter korupsi di lembaga-lembaga
pemerintah yang berbasis di Jakarta.
Hanya
beberapa bulan setelah tsunami, pemerintah Indonesia merumuskan rencana untuk
rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias, yang didirikan Badan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi. Badan tersebut kemudian didukung oleh proyek yang didesain
oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola program pemulihan bencana
senilai $7 miliar. Chemonics bekerja sama dengan badan tersebut, pemerintah
daerah Aceh, mitra lokal, dan para pengusaha untuk membantu menciptakan kemakmuran,
dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Proyek tersebut menghubungkan para
petani Aceh dan nelayan dengan pasar, sehingga menciptakan harga yang lebih
baik untuk produk mereka. Selain itu, kolaborasi tersebut berupaya menciptakan
fasilitas $50 juta untuk mendanai proyek-proyek pembangunan ekonomi.
Menggunakan pendekatan community-drive untuk pertama kalinya,
Chemonics membantu mengembangkan program penataan desa beserta infrastruktur.
Program ini berhasil menyelesaikan rencana tata ruang-nya di 33 desa. Selain
itu, Chemonics membantu pendirian forum resmi pertama untuk mendukung
perdamaian Aceh pada tahun 2005. Forum ini berfungsi sebagai lembaga think-tank kebijakan untuk pemerintah
setelah kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.
Sebagai bentuk pertanggung jawaban
atas program kerja mereka, Chemonics mengeluarkan laporan keberhasilan misi
mereka di Aceh pada khususnya dan Indonesia secara umum. Diantaranya sebagai
berikut: (1) Memfasilitasi pembelian 98 persen dari tanah yang diperlukan untuk
membangun jalan raya pantai barat, (2) Menciptakan dana $50 juta untuk mendanai
proyek-proyek pembangunan ekonomi, (3) Menyelesaikan 1348 dari 1372 keluhan ke
komisi anti korupsi pemerintah.
Kesimpulan
Trend alih jalur yang
lagi booming di kalangan NGO
sebenarnya tidak selalu berdampak buruk. Secara normatif, memang motif utama
yang mendasari PSCs adalah mengejar laba. Akan tetapi dampak positif yang bisa
diambil adalah semakin memacu NGO untuk bekerja dengan lebih profesional.
Apabila NGO dihuni oleh semakin profesional yang ahli di bidangnya, dan disokong
dengan dana kuat, maka hasil dari pelayanan publik yang mereka bangun juga akan
semakin baik. Hal ini akan berbeda jika program pelayanan publik yang dilakukan
NGO bersangkutan dikerjakan oleh orang-orang non-profesional, meskipun
bermotifkan murni kemanusiaan.
Dari kedua kasus yang dikemukakan
diatas, dapat dilihat bahwa Chemonics sebagai PSCs mampu memainkan peranan yang
sama baiknya dengan The Asia Foundation sebagai NGO dalam membantu upaya
pemulihan pasca bencana Tsunami di Aceh. Kedua lembaga tersebut, meskipun
berbeda kelamin, ternyata mampu menyediakan pelayanan publik yang berdampak
cukup signifikan dalam pembangunan kembali masyarakat Aceh. Jadi secara singkat
dapat dikatakan bahwa peranan NGO sebagai agent
of aid bisa digantikan oleh PSCs. Bahkan dalam sejumlah kesempatan, PSCs
mampu berperan lebih baik dari NGO dalam menyediakan fasilitas pelayanan publik
bagi masyarakat.
Referensi
Robinson,
Marx. 1997. “Privatising the Voluntary Sector: NGO as Public Service
Contractors?”, dalam David Hulme & Michael Edwards (ed.), NGOs, States, and Donors: Too Close for
Comfort?, London: Mcmillan Press, pp.59-78
Tvedt,
Terje. 1998. “Why do Development NGOs Exist?” dalam Angels of Mercy or Development Diplomats? NGOs and Foreign Aid,
Trenton: Africa World Press, pp. 41-56
