Runtuhnya Uni Soviet memberikan
efek domino pada tatanan politik dunia, khususnya negara-negara penganut
komunisme. Yugoslavia adalah salah satu negara yang kolaps seiring dengan
keruntuhan Uni Soviet. Satu per satu negara anggota Yugoslavia melepaskan diri
menjadi negara merdeka. Kemerdekaan negara-negara tersebut tidak terjadi secara
damai, tetapi didahului oleh konflik bersenjata yang merenggut ribuan nyawa. Pecahnya
Yugoslavia diawali dengan Slovenia yang mendapatkan kemerdekaan, kemudian
diikuti oleh Kroasia. Meniru jejak tetangganya, Bosnia menyelenggarakan
referendum kemerdekaan pada 29 Februari 1992. Referendum tersebut ditolak oleh
etnis Serbia-Bosnia. Dibantu oleh pemerintah Serbia dan tentara nasional
Yugoslavia (JNA) mereka menurunkan pasukan untuk mengamankan wilayah Serbia.
Ketegangan semakin meningkat dan
tak lama pecah perang antara yang melibatkan etnis Serbia menghadapi Bosnia dan
Kroasia. Perang tersebut berlangsung 3 tahun (Februari 1992-Desember 1995) dan
menewaskan lebih dari 100 ribu orang, mayoritas etnis Bosnia serta 2,2 juta
orang lainnya mengungsi. Dunia Internasional turut andil dalam menghentikan
tragedi paling berdarah sejak akhir Perang Dunia II tersebut. Pasukan koalisi
multinasional melakukan intervensi kemanusiaan untuk mencegah bertambahnya
korban. Bagaimana proses humanitarian
intervention yang terjadi di Bosnia? Sejauh mana tingkat keberhasilan humanitarian intervention di Bosnia?
Intervensi
Kemanusiaan di Bosnia
Tidak seperti Kroasia dan
Slovenia yang memiliki komposisi penduduk homogen, Bosnia merupakan negara
multi etnis, terdiri dari Muslim Bosnia (44 %), Serbia Orthodoks (31 %), dan
Kroasia Katholik (17 %). Dengan komposisi demikian, penduduk Muslim Bosnia
bukan mayoritas di negara mereka sendiri. Etnis Serbia di Bosnia yang didukung
oleh tentara JNA leluasa melakukan penyerangan dan ethnic cleansing kepada rakyat Bosnia yang minim persenjataan.
Referendum kemerdekaan Bosnia mendapatkan
pengakuan US dan negara-negara Eropa pada April 1994. Warga etnis Serbia tidak
terima dan mulai melakukan kekerasan. Atas perilaku agresif etnis Serbia yang
melakukan kekerasan terhadap rakyat Bosnia, DK PBB menjatuhkan sanksi ekonomi
kepada pemerintah Yugoslavia pada Mei 1992. Meningkatnya krisis kemanusiaan
sepanjang bulan-bulan berikutnya, membuat PBB menerapkan kebijakan “no-fly
zone” di Bosnia. Sejak Maret 1993, para militer Serbia membunuh sejumlah besar
penduduk, menghalangi bantuan kemanusiaan yang dibawa UNHCR, serta memaksa
ribuan orang Bosnia mengungsi ke Srebrenica. Pada Mei 1993 PBB mengumumkan
Sarajevo dan lima kota lainnya sebagai safe
area di bawah resolusi PBB nomor 819. Selain itu PBB juga mengeluarkan
resolusi 863 yang member mandate UNPROFOR untuk melakukan tindakan self-defense, mengambil langkah-langkah
yang diperlukan termasuk penggunaan kekuatan bersenjata untuk mencegah
penyerangan tentara Serbia terhadap safe
area. Untuk mensukseskan program tersebut, 7600 personel diterjunkan.
Pada bulan Februari 1994, sebagai
respon atas serangan pasukan Serbia di Sarajevo yang menewaskan 68 orang, NATO
mengeluarkan ultimatum kepada Serbia agar menarik mundur pasukannya dari
Sarajevo. Jika ultimatum ini tidak diindahkan, pasukan Serbia akan menjadi
target serangan udara NATO. Sepanjang 1994, terjadi sejumlah kontak senjata
antara pasukan PBB dengan tentara Serbia.
Pada 12 Juli 1995, UNPROFOR gagal
mencegah serangan tentara Serbia ke Srebrenica,salah satu daerah yang
ditetapkan sebagai safe area. Pembantaian
di kamp pengungsi tersebut menewaskan tak kurang 8000 orang. Sebagai respon
pembantaian masal tersebut, NATO bekerjasama dengan UNPROFOR mengadakan Deliberate Force Operation. Operasi
tersebut dilakukan secara besar-besaran dengan menargetkan sejumlah sasaran
strategis Serbia. Akhir dari intervensi militer tersebut adalah perjanjian
Dayton, 14 Desember 1995 yang mengakhiri perang Bosnia.
Tahun 1995-96, NATO mengirimkan
sejumlah 60,000 pasukan perdamaian (IFOR) untuk memonitor perkembangan situasi
pasca kesepakatan damai. Tugas tersebut kemudian diambil alih oleh SFOR dan
EUFOR yang terus berupaya meminimalisir potensi terjadinya konflik serta
mengawal proses pembangunan negara dan di Bosnia sampai saat ini.
Indikator
Keberhasilan Humanitarian Intervention
di Bosnia
Perjanjian Dayton yang ditanda
tangani di Paris memiliki tujuan utama penghentian segala bentuk kekerasan.
Upaya tersebut ditempuh dengan mengajukan tawaran kompromi pembagian kekuasaan.
Sebagai hasil dari kesepakatan itu adalah berdirinya Republik Bosnia-Herzegovina
dengan dua entitas semi independen, Federasi Bosnia Herzegovina untuk etnis
Muslim Bosnia dan Kroasia serta Republika Srpska yang didominasi etnis Serbia.
Jika intervensi kemanusiaan
dilihat dari sudut pandang penghentian kekerasan, dapat dikatakan bahwa aksi
yang dilakukan komunitas internasional itu terbilang berhasil. Kebijakan
desentralisasi yang disepakati dalam perjanjian Dayton memang sukses mengakhiri
kekerasan yang terjadi di Bosnia. Namun
apabila indikator keberhasilan intervensi kemanusiaan melibatkan proses state-building yang dinilai menggunakan long-term perspective maka intervensi kemanusiaan ke Bosnia memiliki
banyak keterbatasan. (Diehl, 2008)
Problem paling kentara pada
proses pembangunan kembali adalah masalah segregasi etnis. Dengan distribusi
jumlah etnis yang hampir berimbang, etnis Bosnia (44%), Kroasia (17%) dan Serbia (31%), potensi terjadinya konflik
sangat besar. Hal itu diperkuat dengan kebijakan pemisahan etnis yang meliputi
sejumlah lini, mulai dari militer hingga pendidikan, yang memisahkan warga
etnis Bosnia dan Kroasia dengan Serbia. Kebijakan tersebut berpotensi
menimbulkan konflik antar etnis. Ungkapan “Sebagaimana orang Bosnia boleh lepas
dari Yugoslavia, demikian pula orang Serbia berhak melepaskan diri dari Bosnia”
sewaktu-waktu dapat memicu aksi separatis, terutama dari warga Republik Sprska
(Serbia).
Dari sisi ekonomi, proses recovery menghadapi problem yang cukup
kompleks. Bosnia menerima bantuan luar negeri sebesar U$1 miliar Dollar per tahun
untuk proses pemulihan pasca konflik. Namun hingga saat ini, bantuan dan resep
ekonomi yang diberikan negara dan organisasi donor (IMF, World Bank, Amerika
dan Uni Eropa) belum membuahkan hasil. Sebaliknya, perekonomian Bosnia masih
terbilang buruk. Tahun 2011, pendapatan per kapita Bosnia sebesar $ 8,200,
menduduki urutan ke 123 dari seluruh negara di dunia dengan rata-rata tingkat
inflasi 3,8%. Tingkat pengangguran juga masih cukup tinggi sekitar 43,3 %. Jumlah
penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sekitar 18,6 %. Lesunya
pertumbuhan ekonomi tersebut ditengarai akibat kebijakan ekonomi
neo-liberalisme yang diberikan oleh lembaga donor yang kurang efektif.
(Chossudovsky, 2002)
Mungkin keberhasilan intervensi
kemanusiaan di Bosnia yang paling terlihat adalah pada aspek judicial-legal.
ICTY yang dibentuk melalui Resolusi DK PBB 827 bertujuan untuk mengadili
orang-orang yang terlibat pelanggaran kemanusiaan serius di negara-negara bekas
anggota Yugoslavia. ICTY berhasil menangkap sejumlah petinggi Serbia yang
terbukti melakukan kekerasan kemanusiaan, seperti Radovan Karadzic, Slobodan
Milosevic, Ratko Mladic, untuk dibawa ke pengadilan internasional guna
mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Kesimpulan
Intervensi
kemanusiaan di Bosnia dapat dikatakan berhasil, apabila dilihat dari minimnya
angka kekerasan yang terjadi pasca 3 tahun konflik brutal. Sepanjang periode
perang Bosnia, lebih dari 100,000 orang terbunuh, 419,000 orang tertawanan dan
negara hancur total. Intervensi yang melibatkan 60,000 tentara multinasional
sukses menghentikan konflik brutal. Korban dari tentara perdamaian hanya 36
tentara. Kondisi sekarang, satu juta pengungsi telah kembali ke rumah mereka, para
pelaku tragedy kemanusiaan telah diseret ke pengadilan, konflik bersenjata
sangat jarang terjadi, pasukan penjaga perdamaian yang berjaga di Bosnia
sekarang tersisa kurang dari 1,000 orang. Situasi tersebut mengindikasikan
keamanan dan perdamaian di Bosnia sudah cukup stabil. Dalam laporannya tahun
2011, UNDP memasukkan Bosnia ke peringkat 74 Human Development Index, yang berarti negara dengan tingkat
pembangunan tinggi. Peringkat Bosnia tersebut bahkan jauh lebih tinggi dari
Indonesia yang berada di urutan 124.
Namun
Bosnia dan dunia internasional masih memiliki PR besar terkait masalah
segegrasi sosial berlatar belakang etnis. Potensi konflik antar etnis masih
sangat besar, jika hal ini dibiarkan terus berlangsung. Untuk mencegah hal
tersebut perlu diadakan upaya integrasi dan membangun kesadaran progresif akan
negara multi kultular. Problem lain adalah masalah perekonomian yang masih
lesu. Kebijakan ekonomi neo-liberalisme yang dicanangkan lembaga donor dari
dunia Barat belum bisa memacu pertumbuhan ekonomi di Bosnia. Akan tetapi secara
umum, baik dilihat dari shor-term ataupun
long-term perspective, intervensi
kemanusiaan yang dilakukan atas Bosnia dapat dikatakan sukses, kendati dalam
sejumlah aspek masih terdapat beberapa keterbatasan.
Referensi
:
Paul Diehl (2008), Peace Operation, Cambridge: Polity
Press. Chapter 3-5
Michel Chossudovsky, Dismantling Former Yugoslavia, Recolonizing
Bosnia-Herzegovina, Covert Action Quarterly, Centre for Research on Globalisation
(CRG), globalresearch.ca, 19
February 2002
Stathis N. Kalyvas and Nicholas
Sambanis, Bosnia’s Civil War; Origins and Violence Dynamics
Klaudyna Rajchel, et. al, Bosnia and
Herzegovina; Post-Conflict Reconstruction, Centre For Peace And Conflict Studies
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html
