Menurut banyak kalangan, misi
perdamaian yang digelar PBB dan negara-negara besar sepanjang tahun 1990-an banyak
menuai kegagalan. Beberapa negara yang menjadi sasaran misi perdamaian malah
menjadi negara gagal. Ribuan orang terbunuh, ribuan lainnya terpaksa mengungsi
akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung. Konflik di, Somalia, Burundi,
Angola, Rwanda, Kongo, Liberia, adalah
contoh-contoh misi perdamaian yang dianggap gagal menghentikan pembantaian
besar-besaran yang terjadi. Dari banyak misi perdamaian yang berlangsung
sepanjang 1990-an hanya beberapa misi yang bisa dibilang sukses mempromosikan
perdamaian, seperti misi di Timor-Timur, Kosovo, Sierra Leone, dan Haiti.
Menentukan indikator kesuksesan
dan kegagalan suatu misi perdamaian masih menjadi pekerjaan yang ambigu. Ada
banyak variable yang harus dipertimbangkan untuk mengukur tingkat kesuksesan
suatu misi. Apa makna sukses? kesuksesan menurut siapa? Atas dasar apa dianggap
sukses? adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab untuk menentukan sukses
tidaknya suatu misi. Menurut Paul Diehl (2008) ada tiga perspektif utama dalam
menentukan kesuksesan suatu misi. Tiga persepsi itu adalah berdasarkan siapa,
berapa lama misi tersebut dilangsungkan, dan apakah misi itu sesuai dengan
tujuan awal dan standart yang digunakan dalam proses operasi tersebut.
Dalam analisa tingkat kesuksesan
sebuah misi perdamaian, penulis di sini akan menggunakan kasus operasi
perdamaian di Haiti.
Operation Uphold Democracy
di Haiti
Pada bulan September 1991, Jean
Bertrand Aristride, Presiden Haiti digulingkan oleh tentara yang dipimpin oleh
Jenderal Angkatan Darat, Raoul Cedras. Kudeta tersebut, dilakukan hanya 6 bulan
setelah Aristride terpilih sebgai presiden dalam pemilu yang jujur dan adil.
Aristride dipaksa keluar meninggalkan negaranya. Selama di pengasingannya di
Venezuela dan kemudian di AS Aritride aktif menggalang dukungan bagi penegakan
kembali demokrasi di negaranya.
Tahun 1994, Pemerintahan Bill
Clinton meminta pemerintah militer Haiti untuk menyerahkan kekuasaan dan mengembalikan
pemerintahan demokrasi seperti sebelum kudeta. Dewan Keamanan PBB mengutuk
keras rejim militer yang berkuasa yang menolak bekerjasama dengan PBB dan Organisation of American States (OAS).
DK PBB menyoroti pelanggaran kemanusiaan, kekerasan terhadap sipil serta
pengusiran staf International Civilian
Mission. DK PBB kemudian menyerukan pasukan multinasional dari negara
anggota untuk bergabung menekan rejim militer Haiti karena melanggar Bab VII
piagam PBB pasal 42[1],
mengenai tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ancaman dan pelanggaran
atas perdamaian serta tindakan agresi.
Di bawah payung resolusi yang
dikeluarkan Dewan Keamanan PBB 940[2],
operasi multinasional bersandi Operation Uphold Democracy ini dipimpin AS
dengan mengerahkan Angkatan Laut dan udara AS, termasuk US SOCOM dan Divisi 82
Airborne US. Dengan jumlah pasukan yang mencapai 20 ribu personel pasukan
multinasional bersiap untuk melakukan intervensi militer melengserkan rejim Cedras.
Selain mengirimkan tentaranya,
negara Paman Sam juga mengutus delegasi diplomatic yang dipimpin oleh mantan
presiden AS Jimmy Carter untuk mendorong Cedras agar turun dan meninggalkan
negaranya. Hasil dari perundingan tersebut, akhirnya Cedras bersedia turun dan
menyerahkan kembali jabatan presiden kepada Aristide. Cedras dan para letnannya
meninggalkan Haiti pada Oktober tahun 1994. Beberapa hari kemudian, pasukan
multinasional mengantar Aristide ke ibu kota sebagai bagian dari operasi
menegakkan demokrasi. Pasukan multinasional yang sedianya dikirim untuk
melakukan intervensi militer tetap disiagakan di Haiti untuk mengawal proses
transisi ke pemerintahan demokrasi. Operasi penegakan Demokrasi di Haiti
dianggap berhasil dan secara resmi diakhiri pada 31 Maret 1995.
Analisa
Kasus
Dengan menggunakan perspektif
pertama yang dikemukakan Paul Diehl diatas, yaitu menurut siapa misi tersebut
dikatakan sukses atau gagal, dalam kasus Haiti di atas maka bisa dikatakan
sukses. Memang akan ada banyak penilaian dari banyak pihak terkait sebuah misi
perdamaian. Policy Makers, komunitas
internasional, masyarakat lokal, masing-masing memiliki indikator berbeda dalam
memandang kesuksesan. Dari banyak penilaian tersebut berbeda-beda tersebut,
namun ada satu indikator yang disepakati bersama, yaitu meminimalisir konflik
yang terjadi dan mampu meredakan ketegangan. Dengan menggunakan indikator
tersebut, maka baik PBB sebagai policy
maker, komunitas internasional dan masyarakat lokal sepakat menilai misi di
Haiti tersebut sebagai suatu kesuksesan. Karena terbukti setelah adanya
intervensi pasukan multinasional, ketegangan yang terjadi antara pendukung
Aristride dan Cedras tidak sampai berubah menjadi ajang pertempuran terbuka.
Kembalinya Aristride ke kursi keprisedenan juga membawa iklim demokrasi yang
sempat direbut rejim militer tiga tahun terakhir.
Sedangkan menurut perspektif
kedua dan ketiga; berapa lama misi terebut dilangsungkan serta tujuan awal yang
telah dicapai, memerlukan pembahasan lebih lanjut. Tujuan awal misi perdamaian
di Haiti adalah menggulingkan rejim militer yang menguasai pemerintahan paska
kudeta tahun 1991. Sebulan setelah diturunkan di Haiti, pasukan multinasional
berhasil memaksa rejim Cedras menyerahkan kekuasaannya dan meninggalkan Haiti.
Dalam perspektif short term, misi
perdamaian di Haiti bisa dikatakan sukses karena berhasil mencapai target awal
operasi pasukan perdamaian.
Namun jika menggunakan long term perspective maka indikator
kesuksesan tidak kelihatan disini. Hal itu dikarenakan, meskipun kehadiran
pasukan multinasional dan PBB di Haiti berhasil meningkatkan stabilitas,
meminimalisir kekerasan dan membantu proses demokratisasi, namun sejatinya
situasi di Haiti masih sangat rapuh. Di tataran akar rumput masih tersisa
problem instability, insecurity dan
pembentukan pasukan bersenjata. Hal ini bisa menjadi bara dalam sekam yang bisa
menghambat proses perdamaian di Haiti.
Terbukti kemudian, beberapa tahun
setelah itu, terjadi ketegangan yang meruncing antara pendukung dan oposan
presiden Aristede. Pihak oposisi menuding bahwa pemilihan parlemen tahun 1997
dan pemilu presiden tahun 2000 penuh kecurangan, dimana pada pemilu yang
terakhir berhasil membawa Aristide ke tampuk kekuasaan untuk kedua kalinya.
Instabilitas politik dan ketidakamanan meningkat signifikan setelah kedua
pemilu tersebut. Selain itu, Haitian National Police, yang dibentuk Aristide
setelah pembubaran tentara nasional menjadi semakin kejam dan terlibat dalam
banyak kegiatan criminal. Periode setelah tahun 2000 dicirikan sebagai periode
kekerasan dan ketidakstabilan politik.
Kesimpulan
Pengiriman pasukan multinasional
di Haiti, secara umum bisa dilihat sebagai keberhasilan. Banyak pihak mengakui
kesuksesan misi yang dikirim tahun 1994 tersebut. Pencapaian target utama
operasi yang bertujuan menggulingkan rejim militer dapat dijadikan indikator
keberhasilan. Pemulihan situasi pasca perebutan kekuasaan yang berlangsung
aman, menurunnya ekskalasi konflik dan pengembalian iklim demokrasi membuat
operasi perdamaian tidak mengalami hambatan berarti untuk mensukseskan misi tersebut.
Namun hasil berbeda akan ditemukan jika dianalisa menggunakan long term perspective, yaitu keadaan
Haiti beberapa tahun setelah operasi perdamaian. Seja
Meningkatnya ekskalasi konflik,
ketidakstabilan politik dan tingginya angka kriminalitas menunjukkan bahwa
situasi di Haiti sangat rentan untuk dikatakan berhasil dalam proses perdamaian
dan demokratisasi.
Referensi
Paul Diehl (2008), Peace Operation, Cambridge: Polity
Press. Chapter 3-5
[1] “Should the Security Council consider that
measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate,
it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to
maintain or restore international peace and security. Such action may include
demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of
Members of the United Nations”
[2]“On authorization to form a multinational
force under unified command and control to restore the legitimately elected
President and authorities of the Government of Haiti and extension of the
mandate of the UN Mission in Haiti”
