Memahami Global Civil Society (GCS) tidak cukup
berkutat pada perdebatan-perdebatan teoritis mengenai makna term tersebut. Hal
ini disebabkan term GCS sendiri tidak ditemukan definisi tunggal di kalangan
para penstudi. Pun juga term ini terus mengalami perkembangan, tergantung
konteks historis yang melatari kemunculanya. Barangkali langkah paling
strategis untuk memahami GCS adalah dengan memperhatikan karakteristik dan
mengamati peranan strategisnya dalam penegakan HAM. Sebagai ruang publik yang
bebas, transnasional, non-profit dan non-pemerintah, serta mempunyai komitmen
tegas terhadap pengembangan sumber daya manusia dan penegakan HAM, GCS
berpotensi sebagai instrumen strategis
penyalur ide, nilai, dan aspirasi masyarakat tertindas. Dalam tulisan
ini, penulis mengetengahkan ICT (International Campaign for Tibet) sebagai satu
sampel GCS yang berkomitmen penuh pada isu-isu humanitarian dan intervensi
kemanusiaan di Tibet. Apakah Ide besar yang dibawa oleh ICT? Apa sajakah
langkah-langkah strategis yang ditempuh ICT dalam menyuarakan aspirasinya? Dan
sejauh mana ide-ide yang dibawa ICT memberikan pengaruh kepada masyarakat
internasional?
Intervensi
Kemanusiaan di Tibet
Dewasa ini, dunia dikejutkan dengan maraknya aksi
bakar diri yang dilakukan oleh para biksu di Tibet. Tercatat sejak Februari
2009 sekitar 27 orang Tibet, termasuk para biksu tewas dalam kejadian tersebut.
Aksi ini cerminan dari rasa frustasi dan dilakukan sebagai bentuk protes atas
pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok terhadap rakyat Tibet. Aksi
ini memantik banyak simpati dari dunia internasional. Meskipun pemerintah
Tiongkok berusaha menutup-nutupi kejadian tersebut namun sorotan tajam dunia
internasional terus mempertanyakan keseriusan Beijing menyelesaikan isu Tibet
ini dengan damai. Pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama dari pengasingannya di
Dharmasala India terus menuntut pemberian status otonomi Tibet yang lebih luas
dan perbaikan penanganan HAM kepada pemerintah Tiongkok. Tuntutan Dalai Lama
ini terbilang melunak, jika dibandingkan sikap sebelumnya dimana ia menuntut
kemerdekaan Tibet dari Tiongkok. Peraih nobel perdamaian tahun 1989 ini hanya
ingin melihat rakyatnya dapat bebas menjalankan kepercayaan dan budaya warisan
nenek moyang lepas dari intervensi Tiongkok.
Namun pendekatan damai ini dipandang sebelah mata
oleh pemerintah Tiongkok. Tuntutan dan aksi protes dunia internasional dianggap
sebagai angin lalu. Pelanggaran HAM terus berlangsung. Pembredelan kebebasan
berbicara dan mengekspresikan diri kian dibredel. Wartawan dan pegiat
organisasi HAM tidak diperkenankan masuk Tibet. Pejabat pemerintah Tiongkok,
mengutip konstitusi utama RRT, pada artikel 3 berbunyi “China is a single
multi-national state, while the national autonomous areas are inalienable
parts”[1].
Dengan demikian mereka mengklaim Tibet sebagai bagian sah dari Tiongkok, oleh
karena itu pihak luar tidak berhak mencampuri urusan domestik Tiongkok. Nampaknya rezim Beijing masih memegang
prinsip kebijakan non-intervensi; Tidak ada negara atau kelompok negara yang
memiliki hak mengintervensi, langsung atau tidak langsung, untuk alasan apapun,
dalam masalah internal atau eksternal negara lain manapun (Sorensen &
Jackson, 2009).
Mary Kaldor menyebutkan bahwa peranan GCS adalah
menyuarakan aspirasi, terutama terkait
isu HAM di negara-negara yang menjadikan ‘state-centered’ sebagai basis
ideologinya. Dia menambahkan bahwa kedaulatan dan keamanan suatu negara dapat
dikesampingkan apabila terjadi pelanggaran kemanusiaan dan pengekangan
kebebasan bersuara (Anheir, Glasius, Kaldor, 2001).
Namun sejumlah besar penstudi menganggap prinsip
non-intervensi ini tidak lagi diletakkan sebagai suatu norma internasional yang
absolut. Setidaknya, prinsip tersebut menjadi kurang relevan apabila dihadapkan
dengan isu humanitarian dan HAM. Pada 1992, sekjen PBB ketika itu, Boutros
Boutros Ghali menyatakan bahwa “masa kedaulatan yang absolut dan eksklusif
telah lewat. Teorinya tidak pernah sesuai dengan kenyataan” (Sorensen &
Jackson, 2009).
Peranan ICT
dalam penegakan HAM di Tibet
Perhatian dunia internasional terhadap isu Tibet
membuat beberapa organisasi non pemerintah (NGO) berusaha menyuarakan aspirasi
rakyat Tibet, diantaranya adalah: Tibetan Centre for Human Right and Democracy (TCHD),
International Campaign for Tibet (ICT), Free Tibet dan lain sebagainya. Diantara
beberapa organisasi tersebut barangkali yang paling besar pengaruhnya adalah
ICT.
The International Campaign for Tibet (ICT), adalah
organisasi nir-laba yang bekerja untuk mengkampanyekan kebebasan berdemokrasi
untuk penduduk Tibet, mendapatkan hak-hak asasinya, dan melindungi kebudayaan
Tibet dan lingkunganya. Didirikan pada tahun 1988, organisasi ini adalah
organisasi nir-laba terbesar yang terkait dengan penduduk Tibet, dengan jumlah
anggota yang sudah menyentuh lebih dari 400,000 orang pada tahun 2007. Beberapa
nama pesohor dunia seperti Richard Geere, Paris Hilton, Sharon Stone, tercatat
sebagai anggota dan simpatisan ICT. Mempunyai kantor utama di Washington D.C.,
Amsterdam, Bruxelles dan Berlin,
ICT banyak melakukan
program-program kemanusiaan, seperti ;
·
Memberikan laporan
terakhir kondisi sosio ekonomi, lingkungan dan penegakan HAM di Tibet
·
Memberikan advokasi
bagi rakyat Tibet yang dipenjarakan terkait pandangan politik dan kepercayaan
mereka
·
Bekerja sama dengan masyarakat
internasional untuk mengembangkan program yang menolong rakyat Tibet
·
Memberikan keamanan dan
pendidikan bagi komunitas Tibet
·
Mengembangkan
kesepahaman bersama kepada individu atau organisasi Cina dan Tibet
·
Menyuarakan isu Tibet
ke komunitas internasional, via media elektronik, cetak, penyelenggaraan
konferensi berkala, pemberian penghargaan dan lain lain
Pada 10 Maret kemarin beberapa aktivis ICT
menyambangi Kedutaan Besar Tiongkok di Berlin seraya mengirimkan pesan melalui
proyektor raksasa yang menyerukan pemerintah Tiongkok agar menyelenggarakan dialog
dan saling menghormati HAM dengan warga Tibet. Salah satu pesan tersebut
berbunyi “dialogue, not force”, dan dibawah gambar Dalai Lama terpampang
tulisan “Talk to Him, Mr. President”.[2]
Pada tanggal yang sama, 10 Maret 2012, dalam
peringatan 53 tahun pendudukan China atas Tibet, 10 Maret 1959, pemimpin Tibet,
Dr. Lobsang Sangay Kalon Tripa mengharapkan agar Beijing bersedia menyelesaikan
konflik Tibet dengan jalan dialog. Disamping itu, rakyat Tibet menawarkan
‘Jalan Tengah’ bagi penyelesaian isu Tibet,
yaitu dengan pemberian status otonomi khusus di bawah konstitusi RRT dan
pelindungan pemerintah China terhadap keunikan warisan budaya Tibet.[3]
ICT sendiri memiliki banyak cara untuk
menginformasikan kepada publik tentang situasi terkini di Tibet. Salah satu
cara yang kerap mereka lakukan adalah mempublikasikan tulisan dan literatur
Tibet dalam bahasa Inggris. Salah satu buku yang baru-baru ini diluncurkan
adalah Eastern Snow Mountains, sebuah koleksi kumpulan tulisan mengenai protes
di Tibet dari Maret 2008. ICT menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan
menyebarkannya ke seluruh dunia.[4]
Konklusi
Sepak terjang yang dilakukan ICT dalam membela
hak-hak rakyat Tibet patut diacungi jempol. Peranan yang dimainkan oleh ICT
banyak memberikan pengaruh positif bagi nasib warga Tibet. Dari berita, laporan,
dan konferensi yang diselenggarakan semakin membuka mata dunia internasional
terhadap isu Tibet. Sebagai GCS, agaknya ICT berhasil memanfaatkan apa yang
digambarkan John Naughton bahwa GCS dapat mengambil manfaat dari perkembangan
teknologi beberapa dekade terakhir. Melalui internet, radio, TV dan beberapa
media lain mereka dapat menyuarakan aspirasinya dan mengabarkan kepada
masyarakat internasional terkait kondisi yang ada di negaranya. (Anheir,
Glasius, Kaldor, 2001).
