Liberia modern didirikan
oleh mantan budak-budak Afrika yang dibebaskan dari Amerika Serikat. Mereka
dikenali dengan sebutan Americo-Liberian. Pemerintahan Liberia sebelumnya,
selalu didominasi oleh kalangan Americo-Liberian seraya meminggirkan 16 etnis
group yang lain. Keadaan ini terus berlanjut sampai tahun 1980, ketika Samuel
Doe, pemimpin dari etnis Khree melakukan kudeta dan berhasil menggulingkan
pemerintahan. Rejim baru yang didirikan Samuel Doe melakukan banyak kejahatan
kemanusiaan tidak hanya kepada lawan-lawan politiknya, tetapi juga kepada
etnis-etnis lainnya. Tahun 1989, Charles Taylor, seorang Americo-Liberian berhasil
merebut kekuasaan dan mengeksekusi Samuel Doe. Sama seperti pendahulunya, rejim
baru ini juga melakukan banyak kejahatan kemanusiaan. Pemerintahan Taylor
diwarnai dengan perang sipil yang berkobar antara pendukungnya dengan mayoritas
oposisi. Perang tersebut semakin meluas dan berkepanjangan selama 2 dekade.
Akibatnya, Liberia terancam menjadi negara gagal.
Humanitarian
Intervention
dilakukan di Liberia tahun 2003. Selama dalam misi tersebut, intervensi yang
dilakukan pasukan multinasional berhasil menghentikan konflik dan membantu
proses rekonstruksi di negara tersebut. Sekarang, Liberia menjadi salah satu
contoh negara yang mengalami kemajuan drastis menjadi sebuah negara demokratis
di Afrika. Bagaimana proses intervensi kemanusiaan yang dilakukan PBB ? Bagaimana
upaya rekonstruksi yang dilakukan PBB (UNMIL) dalam membawa Liberia menjadi
negara yang demokratis ?
Konflik
Liberia
Liberia
dilanda konflik sejak 12 April 1980, ketika kudeta militer yang dipimpin oleh
Sersan Samuel Doe dari kelompok etnis Krahn menggulingkan dan membunuh Presiden
William R. Tolbert, Jr beserta sejumlah pejabat pemerintah dari golongan
Americo-Liberian. Doe kemudian memerintah dengan tangan besi dengan cara melakukan
pembersihan lawan-lawan politiknya. Pada Desember 1989, kekuasaan Doe tumbang
oleh gerakan perlawanan Liberia The National Patriotic Front of Liberia (NPFL)
pimpinan Charles Taylor. Gerakan tersebut diluncurkan dari negara-negara
tetangga seperti Burkina Faso dan Pantai Gading.
Perebutan kekuasaan ini
lantas memicu perang saudara berkepanjangan.
Konflik yang terjadi di sepanjang 1989-1996 merupakan salah satu konflik sipil
paling berdarah di Afrika. Konflik tersebut menewaskan lebih dari 200,000
rakyat Liberia dan 1 juta orang
mengungsi di kamp-kamp pengungsian di negara-negara tetangga. Sebuah
kesepakatan damai yang dihelat pada tahun 1995 mengantarkan Taylor sebagai
Presiden Liberia melalui Pemilihan tahun 1997. Selama kepemimpinan Taylor, Liberia
kembali terjerumus ke peperangan. Kali ini melibatkan negara tetangga seperti
Sierra Leone. Hal ini lantaran keterlibatan Taylor dalam memberikan dukungan
kepada kelompok pemberontak pemerintah
Sierra Leone, Revolutionary United Front.
Taylor mendapatkan ‘berlian berdarah’ sebagai imbalan atas dukungannya. Pada
tahun 1999, kelompok pemberontak Liberians
United for Reconciliation and Democracy (LURD) melakukan perlawanan
bersenjata terhadap pemerintah Taylor. Rejim Taylor semakin terdesak ketika
pada Maret 2003, muncul kemudian Movement
for Democracy in Liberia (MODEL) yang juga merupakan gerakan perlawanan
anti pemerintah.
Kesepakatan perdamaian
digelar di Accra, Ghana pada bulan Juni 2003, untuk membicarakan solusi keluar
atas krisis. Sebagai hasil dari kesepakatan tersebut, Taylor bersedia mundur
dan kemudian pergi ke pengasingan di Nigeria. Penandatanganan perdamaian
diteken pada bulan Agustus 2003. Melalui Resolusi PBB 1509, Misi Perdamaian PBB
(UNMIL) di Liberia kemudian diluncurkan pada bulan September untuk menjaga
keamanan dan mengawal proses perdamaian yang berlangsung.
Peranan
UNMIL dalam Mengimplementasikan Responsibility
to Rebuild Pasca Konflik Liberia
Sejak didirikan pada tahun 2003,
UNMIL (United Nations Missions in Liberia)
memainkan peranan penting dalam memberikan asistensi kepada pemerintahan
transisional Liberia. UNMIL melakukan upaya-upaya pembangunan kembali Liberia
pasca konflik, sebagai bagian dari Responsibility
to Rebuild. Dalam statement resmi yang dikeluarkan ICISS tahun 2001
menyatakan bahwa tanggung jawab pembangunan kembali (The Responsibility to Rebuild) meliputi to provide, particularly after a military intervention, full assistance
with recovery, reconstruction and reconciliation, addressing the causes of the
harm the intervention was designed to halt or avert.
Gareth
Evans, salah seorang inisiator konsep R2P (Responsibility
to Protect) mengatakan bahwa langkah-langkah responsibility to rebuild sekaligus sebagai indikator kesuksesan
prosesi tersebut ditentukan oleh empat dimensi, yaitu; pengupayaan keamanan (achieving security), pemerintahan yang
baik (good governance), keadilan dan
rekonsiliasi (justice and reconciliation),
serta perkembangan ekonomi dan sosial (economic
and social development). Keempat dimensi tersebut merupakan entitas yang
saling berkaitan meskipun terkonsentrasi
di wilayah berbeda. Kesemuanya harus dapat dipenuhi sebagai bagian dari
indikator kesuksesan misi perdamaian PBB, dalam hal ini UNMIL. Dalam bagian
selanjutnya, akan ditelusuri sejauh mana peran UNMIL dalam mengimplementasikan
keempat dimensi tersebut.
(1) Achieving
Security
UNMIL
diterjunkan di Liberia atas restu DK PBB dengan membawa kekuatan sebanyak
15.000 pasukan dari lebih dari 20 negara, termasuk 250 pengamat militer, 160
perwira staf, hingga 875 sipil polisi dan lima unit tambahan terbentuk
bersenjata masing-masing terdiri 120 petugas, komponen sipil dan staf pendukung
yang diperlukan. Kehadiran UNMIL menggantikan misi PBB lainnya, UNOL (United Nations Peace-building Support Office
in Liberia ) yang bertugas mengawasi pemerintahan transisi sejak naiknya
Taylor sebagai Presiden tahun 1997. UNOL dianggap gagal menghentikan kekerasan
selama masa tugasnya selama 6 tahun. Akhirnya, misi UNOL diakhiri pada bulan
Juli 2003.
Pasukan
Perdamaian UNMIL yang dikepalai Letnan Jenderal Daniel Opande dari Kenya
tersebut dibagi menjadi 4 formasi, dimana setiap formasi bertugas mengamankan sektor
wilayah penjagaannya. Untuk menunjang efektifitas kegiatannya, masing-masing
sektor dibekali dengan satuan tempur,
insinyur, dan tim medis.
Tugas utama
UNMIL adalah untuk membantu Pemerintah Transisi Nasional dalam memperluas
otoritas Negara di seluruh Liberia, untuk memberikan keamanan di
instalasi-instalasi penting pemerintah, khususnya pelabuhan, bandara dan
infrastruktur vital lainnya, untuk menjamin keamanan dan kebebasan bergerak
personil PBB, untuk memfasilitasi pergerakan bebas orang, bantuan kemanusiaan
dan barang, serta untuk melindungi warga sipil yang berada di bawah ancaman
kekerasan fisik.
Pada awal
mula kehadirannya, kondisi di Liberia masih belum stabil. Sejumlah kontak
senjata terjadi di beberapa wilayah, ketegangan
antar faksi di Liberia masih mengancam keberlangsungan proses perdamaian. Namun
pada akhir tahun 2004, atas upaya UNMIL dan sejumlah aktor lainnya, program
perlucutan senjata berhasil melucuti lebih dari 100,000 pejuang Liberia.
Mengikuti keberhasilan misi tersebut, diadakan kesepakatan antara mantan
pejabat pemerintah, loyalis ex-Presiden Taylor, dan pasukan pemberontak untuk
tidak mempersenjatai kembali diri mereka. Selain itu juga diadakan program
mengintegrasikan kembali para pasukan yang berperang ke dalam struktur masyarakat.
Untuk
membantu pemulihan kembali institusi keamanan Liberia, UNMIL, bekerjasama
dengan ECOWAS (Economic Community of West
African States) membantu mengembangkan program pelatihan polisi. UNMIL
membantu Polisi Liberia dalam meningkatkan perekrutan dan pelatihan bagi 1.400
personil tambahan pada tahun 2007. Pada Maret 2006, pemerintahan terpilih
Liberia berhasil meminta Nigeria untuk mengekstradisi mantan Presiden Taylor
untuk diserahkan ke hadapan pengadilan internasional atas tuduhan kejahatan
terhadap kemanusiaan.
(2) Good
Governance
Dalam konteks
pasca-konflik Liberia, Pilar Recovery
& Governance UNMIL telah difokuskan pada pemulihan otoritas negara,
memperkuat sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga kunci, mendukung pemulihan
ekonomi, dan mengkonsolidasikan perdamaian. Tujuan utama Pilar tersebut adalah
membantu Pemerintah dalam merestorasi struktur administrasi di 15 Provinsi,
mendirikan institusi pemerintahan yang mendukung visi nasional, mendukung
pengembangan kapasitas dari Komisi Pemerintahan, Komisi Anti Korupsi Liberia,
Komisi Audit Umum, Komisi Pertanahan, dan Komisi Pemilihan Nasional.
UNMIL juga akan
membantu Pemerintah Transisi Nasional dalam memperluas otoritas Negara di
seluruh Liberia, membantu dalam pelaksanaan program perlucutan senjata,
demobilisasi dan reintegrasi, persiapan pemilihan umum, memantau dan melaporkan
situasi hak asasi manusia, dan bekerja sama dengan ECOWAS, Uni Afrika dan PBB
dalam isu politik dan keamanan.
Tahun 2005,
di bawah pengawasan UNMIL, dan sejumlah komunitas internasional, Liberia sukses
menyelenggarakan pemilu. Keluar sebagai pemenang, Ellen Johnson Sirleaf setelah
mengalahkan mantan pesepakbola internasional, George Weah dalam pemilu pertama
yang dilaksanakan secara demokratis di Liberia. Terpilihnya Presiden Sirleaf
juga menempatkan Liberia sebagai negara Afrika pertama yang memiliki presiden
perempuan. Hal ini sangat menarik, mengingat di mayoritas Negara Afrika, posisi
perempuan adalah subordinat laki-laki.
(3) Achieving
Justice and Reconciliation
Peranan UNMIL
dalam konteks hukum, keadilan, dan rekonsiliasi, diantaranya adalah dengan
bekerjasama dengan mitra lokal dan organisasi regional dan internasional dalam
menegakkan kembali otoritas hukum nasional, memperkuat sistem penjara,
memberikan saran, melatih dan membantu pihak berwenang Liberia, penegak hukum
dan lembaga peradilan pidana, dan memberikan pelatihan dan pembangunan
kapasitas di bidang hak asasi manusia dan perlindungan anak, menjamin keamanan
dan kepulangan berkelanjutan para pengungsi dan IDP (Internal Displaced People), serta memberikan dukungan untuk
persamaan gender di Liberia.
(4) Achieving
Economic and Social Development
Seperti dikemukakan
diatas, bahwasanya salah satu pilar dari kebijakan recovery & governance difokuskan pada pemulihan ekonomi. Untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta
memberantas korupsi, UNMIL bersama dengan sejumlah pihak yang terlibat,
melakukan beberapa langkah strategis, seperti;
menciptakan hampir 20.000 pekerjaan sementara untuk pekerja terampil
maupun tidak terampil dalam proyek pekerjaan umum, seperti rehabilitasi jalan
dan membangun drainase.
Pekerjaan sementara telah
diciptakan untuk mantan kombatan dan pemuda pengangguran. Selain itu, UNMIL
juga mendukung pengembangan kapasitas dari Komisi Pemerintahan, Komisi Anti
Korupsi Liberia, Komisi Audit Umum, dan Komisi Pertanahan. Dalam hal
anti-korupsi, Pemerintah mulai memberhentikan staf dan pegawai korup yang gemar
meminta ‘uang administrasi’. Hal ini juga mengimplementasikan mekanisme
anti-korupsi dalam pengelolaan fiskal dan mendorong pemerintah agar selalu mengkaji
lebih dalam setiap perjanjian konsesi ilegal atau tidak menguntungkan pada
sumber daya alam.
Sebagai hasil dari
pertumbuhan ekonomi Liberia bisa dilihat dari GDP negara tersebut pada tahun
2005 hanya sekitar US$ 0,7, naik menjadi
US$ 2,1 pada 2012 dan diperkirakan terus merangkak dan mencapai US$ 2,7 pada
tahun 2015. Indikator kenaikan ekonomi memang tidak dapat diklaim sebagai keberhasilan
misi perdamaian PBB di Liberia, namun harus
diingat bahwa program asistensi peningkatan ekonomi, pemberantasan korupsi,
penyediaan keamanan, dan seterusnya adalah atas andil masyarakat internasional,
termasuk UNMIL. Jadi baik secara langsung maupun tidak, keberadaan UNMIL di
Liberia memberikan dampak signifikan kepada pertumbuhan negara tersebut.
Keberhasilan Liberia
tersebut, mendapatkan sambutan hangat dari delegasi DK PBB pada Konferensi Pers
Bersama yang diikuti oleh delegasi Dewan Keamanan PBB dan Pemerintah Liberia.
Susan Rice, delegasi tersebut mengatakan: “Ekonomi, ukuran anggaran, pendapatan
pemerintah, keberhasilan membayar dan melunasi hutang, pertumbuhan ekonomi pada
saat ini lebih besar daripada tahun 2006 dan lebih besar daripada ketika kami
berada di sini tahun 2009. Telah ada keberhasilan signifikan dalam menarik
investasi asing; Jadi saya pikir lintasan ekonomi adalah satu hal positif, dan
terus terang Anda dapat melihatnya (pertumbuhan ekonomi)akan terus naik, dan
berbeda dengan tahun 2009”. Hal tersebut juga diamini Presiden Sirleaf yang
menyatakan bahwa kehadiran UNMIL sangat krusial bagi upaya revitalisasi
ekonomi, pembangunan kembali basic
infrastruktur, pemberantasan korupsi, dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan
pasca dilanda perang berkepanjangan.
Kesimpulan
Mengacu
pada Gareth Evans, bahwa indikator keberhasilan suatu misi perdamaian dalam hal
responsibility to rebuild adalah
pengupayaan keamanan (achieving security),
pemerintahan yang baik (good governance),
keadilan dan rekonsiliasi (justice and
reconciliation), serta perkembangan ekonomi dan sosial (economic and social development). Karena
keempat variabel diatas saling terkait satu sama lain, maka kesemuanya harus
hadir pada saat bersamaan. Jika salah satu dari variabel diatas tidak tercapai,
maka keberhasilan suatu misi perdamaian masih bisa dipertanyakan.
Dari
paparan diatas, dapat kita katakan bahwa
sepak terjang UNMIL di Liberia bisa dikatakan berhasil. Sebab, dari keempat
variabel yang diberikan oleh Gareth Evans diatas, kesemuanya bisa dipenuhi oleh
misi UNMIL. Keberhasilan UNMIL secara kasat mata dapat dilihat dengan membawa
Liberia dari yang semula tadinya negara gagal menjadi salah satu negara yang
paling demokratis di Afrika, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus
meningkat.
Referensi
Gareth Evans, The Responsibility to Protect, (
Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2008)
J.D., Joanne Brockman, LIBERIA:
THE CASE FOR CHANGING U.N. PROCESSES FOR HUMANITARIAN INTERVENTIONS, University
of Wisconsin, May 2005.
